TribunPekanbaru/
Home »

Video

VIDEO: Gubri Sentil Pajak Truck CPO di Hadapan GAPKI Riau

Kalau dulu banyak alasan karena tidak ada kantor perwakilan leasing, kalau sekarangkan tidak ada alasan lagi. Banyak kategori jalan yang dilalui, mula

Laporan reporter Tribunpekanbaru.com,Aan Ramdani

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman membuka seminar nasional yang digelar oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau, Jumat (11/8/2017) di Ska Co Ex Pekanbaru.

Dalam sambutanya Gubernur menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan GAPKI. Mulai dari persoalan kebakaran hutan dan lahan hingga persoalan mobil-mobil truck pengangkut Crude Palm Oil (CPO), Pajak Daerah dan Pariwisata.

Soal karhutla meminta GAPKI Riau menjalankan komitmennya tentang rencana aksi penanganan kebakaran lahan dan hutan (karlahut).

"Terkait khsus karhutla ini kita harus sama-sama, saya beberapa kali monitoring pakai helikopter tetap saja ada karhutla, kadang saya bingung kok enggak ngerti-ngerti juga. Mudah-mudahan itu hanya perorangan saja dan mudah-mudahan perusahaan jangan," kata Andi Rachman mengingatkan.

Persoalan tentang truck-truck pengangkut CPO dia menyinggung masih banyaknya truck yang menggunakan nomor polisi Provinsi lain sehingga pajak yang dibayarkanpun masuk manjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi lain. Dirinya berharap jika kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Riau harus nomor polisi Riau sehingga mampu mendongkrak PAD Riau.

"Masih banyak mobil CPO yang platnya BK atau B, silahkan itu di BM kan. Kalau dulu banyak alasan karena tidak ada kantor perwakilan leasing, kalau sekarangkan tidak ada alasan lagi. Banyak kategori jalan yang dilalui, mulai dari jalan di tingkat desa, kabupaten dan kota, provinsi dan jalan nasional. Jadi, kita harus sama-sama kompak," jelasnya.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan PAD Provinsi Gubernur meninta PPh (Pajak Penghasilan) dibayarkan di daerah tempat kegiatan perusahan berlangsung, dalam hal ini di Provinsi Riau.

"Bupati dan Walikota juga sudah menyinggung ini, supaya pasal 21 dan 25 (Pajak) dibayarkan di tempat kegiatan perusahan, bayar di Provinsi juga tidak apa-apa," katanya.

Sedangkan dari sisi Pariwisata, menurut Andi Rachman GAPKI bisa memberikan dukungan melalu agrowisata. Kedepan dirinya meminta perusahan-perusahaan yang tergabung dalam GAPKI mendukung penuh program pembangunan kedepan, terutama pembangunan infrastruktur.

Misalnya saja rencana pemerintah pusat yang akan membangun jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang akan melintasi areal perkebunan sawit. Termasuk rencana pemerintah Riau yang sudah memikirkan pemindahan Bandara kedepan.

"Kalau bandara inikan tidak menutup kemungkinan lahanya nanti milik bapak dan ibu-ibu, " ujarnya.

Sementara itu, Ketua GAPKI Pusat, Joko Supriyono juga meminta Perusahaan-perusahaan yang tergabung tetap konsisten mencegah terjadinya kebakaran hutan dan tidak membakar lahan. Terutama saat ini Provinsi Riau sedang memasuki musim kemarau. Sejauh ini menurutnya tidak ada perusahaan anggota GAPKI menjadi pembakar lahan.

"Tapi kalau kena kebakaran mungkin ada. Kalau membakar saya pastikan tidak ada anggota Gapki yang terlibat karena saya mengawasi betul," katanya.

Sedangkan Ketua GAPKI Riau yang baru dilantik, Saut Sihombing siap membimbing perusahan-perusahaan untuk memaksimalkan pencegahan karhutla karena menurutnya hal ini erat kaitanya dengan daya saing Bumi Lancang Kuning. Diakuinya banyak kerugian yang ditimbulkan ketika bencana Karhutla terjadi. (dni)

Penulis: Aan Ramdani
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help