TribunPekanbaru/

Mimpi Siak Miliki Pembangkit Listrik Sendiri

Sebagai rakyat, saya membayangkan, jika semua persoalan listrik ini bisa terwujud, maka Kabupaten Siak pasti menjadi Kabupaten Mandiri dan Percontohan

Mimpi Siak Miliki Pembangkit Listrik Sendiri
Foto Istimewa
Mardiyan Robbi W ST 

Oleh: Mardiyan Robbi W ST,
Kasubag TU UPTD PDK Kecamatan Siak

SEJAK terbentuk Kabupaten Siak tahun 1999 sampai sekarang lebih kurang 18 tahun sudah umur kabupaten siak yang kita cintai ini. Dengan kurun waktu ini kita sebagai masyarakat melihat begitu pesatnya pembangunan dikabupaten siak ini dan berapa ratus piagam penghargaan yang kita dapatkan di kota ini. Seiring dengan itu puncak pembangunan kabupaten siak dengan diterimanya oleh bupati dari presiden RI berupa berkah di bulan Suci Ramadhan untuk masyarakat Siak yaitu keluarnya Perpres tentang Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang sudah resmi masuk dalam pembangunan kawasan Industri Prioritas/ kawasan Ekonomi khusus.

Dengan berkah ini tentunya memberikan harapan baru buat masyarakat akan bangkit dan berkembangnya Siak sebagai suatu daerah yang akan maju tentunya di masa depan terdekat. Pun demikian, tentunya segala persiapan harus segera dibenahi demi menunjang Kabupaten Siak menjadi daerah yang maju, yang paling fundamental adalah persiapan infrastruktur, salah satunya adalah pembangkit listrik. Kita sebagai masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Siak wajib memiliki pembangkit listrik sendiri yang mampu menyuplai energi listrik yang sangat penting dan paling vital disebuah kawasan semacam KITB, ataupun masyarakat yang masih perlu sentuhan pembangunan infrastruktur di bidang energi seperti ini.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Ketenagalistrikan dalam hal wilayah yang belum mendapat aliran listrik sebenarnya telah diatur didalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 terutama pada Pasal 3 yang menyebutkan “Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”, diikuti oleh Pasal 4 yang berbunyi “Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta,atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik diwilayah tersebut, pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik

Dari penjelasan bunyi pasal diatas, kembali lagi tentang tugas serta peran dan tanggung jawab PT.PLN (Persero) sebagai Badan usaha Milik Negara yang mendapat mandat sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola usaha kelistrikan. Di dalam Undang-Undang ketenaga listrikan telah diatur tentang tugas dan tanggung jawab serta peran PT. PLN (Persero) dalam kegiatan pelayanan kelistrikan, akan tetapi didalam perjalanannnya, undang-undang ketenaga listrikan dianggap sangat lemah disebabkan tidak memuat tentang bentuk tanggung jawab seperti apa yang semestinya diberikan oleh PT. PLN (Persero) jika tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelenggara usaha kelistrikan yang diperuntukan bagi masyarakat.

Dari hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan PT. PLN (Persero) bukan lagi satu-satunya pelaku usaha penyedia ketenagalistrikan di Indonesia sebab pemerintah memberikan peluang terhadap perusahaan swasta untuk berperan dan ikut serta melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Namun, meskipun demikian guna melindungi kepentingan hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan dan pendistribusian tetap mejadi tugas dan kewenangan PT. PLN (Persero) dengan keberadaan pihak swasta tersebut dianggap mampu membantu meringankan tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero)

Dalam hal bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) bagi masyarakat sesungguhnya telah diatur didalam tujuan pembuatan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, akan tetapi undang-undang tersebut dianggap lemah disebabkan tidak secara terperinci mengatur tentang bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) jika tidak menjalankan pelayanan usaha ketenaga listrikan secara optimal. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang terkait didalamnya khususnya pemerintah pusat serta pemerintah daerah mengingat listrik merupakan sarana vital yang mempengaruhi kualitas bangsa serta kelangsungan perekonomian negara yang akan datang.

Dari dasar penjelasan hukum diatas, kita sebagai pemerintah daerah wajib memiliki pembangkit listrik sendiri yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Dari dasar kebutuhan energi listrik yang sangat banyak dan terus meningkat dari masa kemasa, untuk itulah tak ada salahnya kita sebagai masyarakat mengusulkan pembangkit yang akan dibangun sesuai potensi daerah kita. Ditinjau dari kondisi geografis daerah kabupaten siak yang mempunyai daerah aliran air seperti sungai siak (sungai jantan) juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas 287.782 Ha (data bps 2013). Dua kondisi alam ini memberikan keuntungan kepada Kabupaten Siak. Sungai Siak bisa dimanfaatkan sebagai daerah Pembangkit Listrik Pasang Surut, sehingga bisa menghasilkan listrik secara motorik selama 24 jam. Sementara dengan luasnya perkebunan kelapa sawit dan banyaknya PKS pengolah kelapa sawit, Pemkab Siak bisa memanfaatkan cangkang tersebut yang notabene tidak terpakai sebagai bagian industri pengolahan kelapa sawit menjadi bahan baku untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Uap.

Sebagai rakyat, saya membayangkan, jika semua persoalan listrik ini bisa terwujud, maka Kabupaten Siak pasti menjadi Kabupaten Mandiri dan Percontohan Nasional. Dan yang paling pasti, kesejahteraan dan peningkatan kemajuan masyarakat akan segera terwujud, mengingat persoalan fundamental ini telah teratasi. Semoga. (*)

Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help