TribunPekanbaru/

DPRD Terus Desak Pemko Selesaikan Hibah Lahan Pasar Cik Puan

Herwan yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD ini meminta, supaya Walikota meyakinkan Gubernur Riau, alasan memakai pihak ketiga.

DPRD Terus Desak Pemko Selesaikan Hibah Lahan Pasar Cik Puan
TribunPekanbaru/Melvinas Priananda
Tumpukan sampah tampak semakin menutupi sebagian lantai dasar bangunan proyek pasar Cik Puan Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Senin (11/7/2016). Penanganan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum juga tuntas sehingga dapat merugikan masyarakat dengan ditemuinya tumpukan sampah yang tidak terangkut di sejumlah kawasan di Kota Pekanbaru. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Komisi IV DPRD Pekanbaru terus mempertanyakan pembangunan Pasar Cik Puan.

Sebab, hingga saat ini belum ada titik terang pasar yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai akan dibangun. Bahkan ini sudah masuk periode kedua Walikota Pekanbaru Firdaus MT memimpin kota ini.

"Kita tau masalahnya tidak dibangun, karena masalah hibah lahan. Di area itu, lahan milik Pemprov Riau belum diserahkan ke Pemko. Padahal saat Pj Walikota Edwar Sanger sudah ada kata sepakat dengan Gubernur Riau. Tapi kok berhenti sampai di situ saja," kata anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Herwan Nasri ST, Minggu (3/9/2017) kepada Tribunpekanbaru.com.

Baca: Disaksikan Gubri, Bupati Suparman Sembelih Sendiri Hewan Kurbannya

Politisi Golkar ini menyebutkan, pihaknya akan terus mendesak Pemko, agar menyelesaikan persoalan hibah lahan ini. Bagaimana pun caranya, DPRD tetap support agar Pemprov Riau benar-benar menyerahkan lahan tersebut.

"Dari dulu kita sudah minta duduk bersama antara Pemko dan Pemprov. Gubernur Riau maunya dibangun menggunakan APBD Pekanbaru, di satu sisi Walikota Firdaus pakai pihak ketiga. Kalau masing-masing mempertahankan kemauannya, kita pastikan tidak akan pernah selesai masalah ini," sebutnya.

Karenanya, Herwan yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD ini meminta, supaya Walikota meyakinkan Gubernur Riau, alasan memakai pihak ketiga.

Jangan hanya seremonial dan alasan itu disampaikan ke masyarakat saja. Tapi Walikota harus menyampaikan langsung ke Gubernur Riau.

"Sampai kapan menunggu kalau seperti ini tidak ada kejelasan. Kita yakin Pak Gubernur meminta ini karena ada alasan logis. Apalagi beberapa pasar milik pemerintah sekarang tidak terurus karena ulah pihak ketiga. Kita minta disegerakan lah. Banyak pedagang yang menggantungkan hidupnya di sana," terang Herwan lagi. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help