TribunPekanbaru/

Anggota DPRD Pelalawan Ini Tantang Pemda Lakukan Test Urin PNS Sekali Sebulan

Abdullah merasa kuatir semakin dalamnya para PNS terjerat dalam lingkaran narkoba dan menjadi pengguna aktif barang haram tersebut.

Anggota DPRD Pelalawan Ini Tantang Pemda Lakukan Test Urin PNS Sekali Sebulan
Tribun Pekanbaru/Johanes Tanjung
Wakil Ketua Komisi l DPRD Pelalawan, Abdullah 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI- Semakin banyaknya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Pelalawan harus disikapi secara serius.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, H Abdullah.

Abdullah merasa kuatir semakin dalamnya para PNS terjerat dalam lingkaran narkoba dan menjadi pengguna aktif barang haram tersebut.

Dikuatirkan persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang jika dibiarkan akan semakin membesar dan menyebar.

"Ini perlu diperhatikan serius oleh pemda dan instansi bersangkutan. Langkah mengantisipasinya harus diambil dengan cepat dan tepat. Kalau cuma sosialisasi aja, mungkin tak efektif lagi," tutur anggota Fraksi Madani Pelalawan ini.

Abddulah mengimbau Pemda Pelalawan mengintensifkan pemeriksaan urin terhadap PNS dan memperbanyak jadwalnya dari sebelum-sebelumnya.

Agar dapat terpantau siapa saja pegawai yang terjerat narkoba selama ini. Sehingga nama Pelalawan tidak tercemar lagi dengan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba.

"Sekarang kita tantang pemda melakukan tes urin sekali satu bulan dan rutin selama satu tahun. Masalah anggarannya bisa kita bicarakan saat pembahasan APBD. Jadi kelihatan siapa yang make (narkoba)," tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pelalawan ini, Senin (4/9/2017)

Apabila ada PNS yang ketahuan mengkonsumsi narkoba langsung dikirim untuk direhabilitasi.

Disamping itu para pengguna tersebut tidak diberikan jabatan serta tak diizinkan memegang kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bekerja.

Ditambah dengan sanksi-sanksi lain yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbud) maupun Undang-undang ASN. (*)

Penulis: johanes
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help