TribunPekanbaru/

Bupati Inhil Sampaikan Penjelasan Perubahan Perda RPJMD Tahun 2013-2018

Pidato yang disampaikan dalam rangka Rapat Paripurna Ke - 1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017

Bupati Inhil Sampaikan Penjelasan Perubahan Perda  RPJMD Tahun 2013-2018
Tribun Pekanbaru/ T Muhammad Fadhli
HM Wardan 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan sampaikan pidato penjelasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 – 2018 di Kantor DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (4/9/2017).

Pidato yang disampaikan dalam rangka Rapat Paripurna Ke - 1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 DPRD Kabupaten Inhil ini, Bupati HM Wardan menyampaikan jika Perubahan terhadap Perda tersebut sangat perlu dilakukan sebagai amanat dari instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan agar disesuaikan dengan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

“Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 2016, telah dibentuk perangkat daerah yang baru sehingga tidak sesuai lagi dengan apa yang ada dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013-2018. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan agar tercipta sinkronisasi target capaian kinerja dari perangkat daerah lama ke perangkat daerah yang baru,” ujar Bupati menyampaikan.

Secara teknis, menurut Bupati Wardan, materi perubahan RPJMD telah dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Riau dan telah diterbitkan Surat Sekda Provinsi Riau Nomor 050/bappeda/41.13 tanggal 20 Juli 2017 tentang Hasil Konsultasi Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018.

“Secara umum, beberapa hal yang dilakukan perubahan terhadap RPJMD ialah tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan, organisasi perangkat daerah, indikasi program, pagu dan indikator capaian serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah,” jelas Bupati. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help