TribunPekanbaru/

Ini Ranperda Pertanggungjawaban APBD Inhil Tahun 2016

Menurut Bupati Wardan, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Ini Ranperda Pertanggungjawaban APBD Inhil Tahun 2016
Tribun Pekanbaru/ T Muhammad Fadhli
HM Wardan 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Masih dalam rangka Rapat Paripurna pertama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Senin (4/9/2017).

Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran (TA) 2016.

Menurut Bupati Wardan, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

“Sesuai dengan pedoman tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang merupakan Laporan Keuangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK,” papar Bupati Wardan di Kantor DPRD Inhil, Jalan Subrantas, Tembilahan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Wardan juga menyampaikan, secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 yang terdiri atas Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Menurut Bupati Wardan, dalam upaya untuk mencapai pengelolaan Pendapatan Daerah yang lebih baik, maka perlu ditetapkan arah peningkatan pendapatan daerah.

“Arahan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan pajak daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, juga merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya,” tutur Bupati Wardan.

Selain itu, Bupati menuturkan, penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam mendukung 7 prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2004-2019.

“Untuk difokuskan penyusunan kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran daerah yang strategis dan mendesak,” ujar Bupati.

Masih berkenaan dengan persoalan keuangan daerah. Pada rapat paripurna yang memang mengagendakan penyampaian mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 ini, Bupati Wardan juga mengelaborasi hal - hal yang menyangkut tentang realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Inhil.

Untuk diketahui, Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Inhil Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.837.559.118.403,03 (Satu triliyun delapan ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus tiga koma nol tiga rupiah).

Bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah pada APBD tahun 2015 sebesar Rp.1.680.325.757.074,09 (Satu triliyun enam ratus delapan puluh milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh empat koma nol sembilan rupiah) terjadi kenaikan sebesar Rp.157.233.361.328,94 (Seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh empat rupiah) atau 9,36 persen. (*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help