TribunPekanbaru/

Kejari Bengkalis Naikan Status Penyidikan Penyelewengan Dana Desa Jangkang

"Kita sudah melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana desa Jangkang tersebut beberapa bulan lalu.

Kejari Bengkalis Naikan Status Penyidikan Penyelewengan Dana Desa Jangkang
http://pontianak.tribunnews.com/
Ilustrasi 

Laporan Wartawan tribun Pekanbaru Muhammad Natsir

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Satu lagi aparatur desa di Bengkalis terseret masalah penyelewengan dana desa. Kali ini Bendahara desa Jangkang kecamatan Bantan Bengkalis diduga melakukan penyelewengan penggunaan Dana Desanya.

Bendahara desa Jangkang tersebut berinisal AS ini diduga melakukan kegiatan fiktif dalam penggunaan dana desa Jangkang pada tahun anggaran 2014 - 2015. Hal ini diungkap Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Bengkalis (Kejari) Bengkalis Rully Afandi kepada wartawan, Selasa (5/9) siang.

"Kita sudah melakukan penyelidikan terkait penggunaan dana desa Jangkang tersebut beberapa bulan lalu. Kemarin statusnya sudah dinaikkan menjadi Penyidikan," ungkap Rully.

Menurut dia, kerugian negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi ini mencapai empat ratus delapan belas juta. Uang sebesar itu diduga digunakan sendiri oleh bendahara desa untuk kepentingan pribadi.

Dikatakan Rully, perkara ini sudah dilimpahkan pihak Intel Kejari Bengkalis ke Kasi Pidana Khusus (Pidsus) untuk penyidikan selanjutnya. Dan tengah di lakukan pemeriksaan oleh Pidsus.

"Kita sudah lama melakukan penyelidikan kasus ini. Dan sekarang sudah di limpahkan ke Pidsus, " terang dia.

Rully menerangkan, modus oknum bendahara desa ini dengan melakukan penganggaran kegiatan menggunakan dana desa. Namun pada kenyataannya kegiatan yang dianggarkan tidak pernah dilakukan.

"Bendahara ini, mengelabui aparatur desa lainya dengan modus anggaran kegiatan yang digunakan berlebih dan di masukkan dalam sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun anggaram berikutnyan, " ungkap Rully.

Perbuatan penyelewengan ini terbongkar setelah dana desa yang Silpa tersebut tidak ada wujudnya. Bendahara desa ini tidak dapat mempertagungjawabkan keberadaan uang tersebut.

"Pihak Desa sempat melakukan rapat internal terkait Silpa anggaran ini, namum pada rapat tersebut Bendara desa tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang sisa tersebut. Hal ini mempermudah penyelidikan kita kemarin, sehingga penyelewengan dana desa ini bisa dinaikan statusnya menjadi Penyidikan, " tandasnya. (cr9)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help