TribunPekanbaru/

Sebagian Besar Petani Tersertifikasi di Riau Hanya Faktor Peruntungan

Hal tersebut menjadi diskusi menarik pada acara FGD yang digelar PSLH UR dengan Pemkab Siak, Selasa

Sebagian Besar Petani Tersertifikasi di Riau Hanya Faktor Peruntungan
TRIBUNPEKANBARU.COM/MAYONAL PUTRA
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Siak L. Budhi Yuwono bersama Kepala PSLH UR Suwondo membuka FGD tentang analisis kerangka dan kelembagaan petani kecil, Selasa (5/9/2017) di aula kantor bupati Siak. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Mayonal Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Riau (UR) melihat masih banyak kendala yang dihadapi petani kecil di provinsi Riau. Sehingga perlu kajian dan penelitian mendalam untuk menemukan formulasi jitu guna meningkatkan kapasitas para petani.

Hal tersebut menjadi diskusi menarik pada acara FGD yang digelar PSLH UR dengan Pemkab Siak, Selasa (5/9/2017) di aula kantor bupati Siak. Kegiatan itu terkait analisis Kerangka Peraturan dan Kelembagaan dalam rangka pembinaan perkebunan kelapa sawit swadaya.

Kegiatan itu dihadiri oleh kepala PSLH UR Suwondo dan dibuka Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Siak L. Budhi Yuwono.

Baca: Produk Simcard Smartfren Sudah Bisa Diaplikasikan 90 Persen Perangkat Smartphone di Indonesia

Suwondo mengatakan, jumlah peserta pada FDG itu sebanyak 31 orang dari berbagai unsur. FGD itu sangat perlu dilaksanakan karena mengingat kendala salah satu kendala utama dalam mencapai keberlanjutan petani swadaya adalah kurangnya fasilitas dan pengembangan kapasitas.

"Sebagian besar petani kecil bersertifikat di Riau adalah karena peruntungan yang mendapat dukungan dari perusahaan atau promotor non-negara seperti LSM atau donor," kata dia.

Kemudian, pihaknya juga melakukan penelitian kerjasama LPPM UR dan WRI Indonesia berusaha untuk mempromosikan revitalisasi unit usaha kecil. Kegiatan itu dipimpin oleh Pemkab Siak sebagai agen transformasi menuju keberlanjutan petani kecil.

"Dengan demikian peningkatan kerangka peraturan dan kelembagaan petani swadaya diharapkan dapat mempercepat implementasi perkebunan sawit lestari", sebutnya.

Sementara menurut Budhi, godaan kelapa sawit menjadi daya tarik semua orang untuk membangun usaha kelapa sawit. Namun sangat perlu memperhatikan hal untuk berkelanjutan perkebunan kelapa sawit itu sendiri.

"Dalam berkebun kelapa sawit kita harus memperhatikan hal-hal untuk berkeberlanjutannya,", kata dia.

Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman kelapa sawit berkelanjutan.

Sehingga ia berharap perkebunan kelapa sawit ini bisa berkelanjutan. Keberlanjutan itu terkait legalitas kepemilikan lahan dan kualitas dari buah yang dihasilkan oleh kelapa sawit milik masyarakat. (*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help