TribunPekanbaru/

Terkait Tunjangan Transportasi DPRD, Sekwan Sebut Perbup Diusulkan Usai APBD-P Disahkan

Namun pembayaran dapat dilakukan apabila Peraturan Bupati (Pebup) telah diterbitkan. Sebagai landasan

Terkait Tunjangan Transportasi DPRD, Sekwan Sebut Perbup Diusulkan Usai APBD-P Disahkan
foto/internet
Ilustrasi Mobil Dinas 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com: Johannes Wowor Tanjung

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Jumlah tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan masih jadi perbincangan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggodok besaran berdasarkan hasil suvei, Rabu (6/9).

Namun pembayaran dapat dilakukan apabila Peraturan Bupati (Pebup) telah diterbitkan. Sebagai landasan teknis dan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Perbupnya belum dibuat sampai sekarang. Kita akan koordinasi dengan bagian keuangan dan aset (BPKAD)," jelas Sekretaris DPRD Pelalawan, Mukhtaruddin, kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (6/9).

Diterangkannya, TPAD harus memutuskan terlebih dahulu besaran tunjangan transportasi DPRD. Kemudian dimasukan ke dalam draf APBD Perubahan 2017 untuk dibahas dan disahkan. Setelah diketuk palu, draf Perbup akan diusulkan ke Bupati Pelalawan HM Harris agar ditandatangani dan disahkan.

"Setelah Perbup terbit baru bisa dilakukan pembayaran. Perhitungannya mulai bulan ini," tambahnya. (*)

Penulis: johanes
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help