TribunPekanbaru/
Home »

Video

News

VIDEO: Begini Potret Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Riau Menurut ICW dan Fitra

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) , Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemaparan khusus tentang penyelenggaraan

Laporan reporter Tribunpekanbaru.com,Aan Ramdani

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) , Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemaparan khusus tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan nasional dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Jumat (8/9/2017) di Cafe Toffe Coffe Jalan Kartini.

Peneliti Fitra Riau, Triono Hadi memaparkan masih banyak persoalan yang terjadi dengan pelaksanan jaminan kesehatan di Provinsi Riau. Mulai dari persoalan kepesertaan jaminan kesehatan BPJS warga miskin yang belum tepat sasaran hingga potensi-potensi kerugian negara.

"Masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang tidak atau belum terdaftar sebagai peserta BPJS yang dibantu melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN atau APBD," jelasnya.

Hasil uji 12 desa yang ada di Riau terdapat beberapa temuan. Pertama, peserta JKN PBI baik iuran yang didanai oleh APBD atau APBN masih belum tepat sasaran. Kemudian meski ada warga miskin yang terdaftar dalam JKN dan mendapatkan bantuan iuran melalui APBD/APBN namun tidak mendapatkan kartu keanggotaan atau kartu BPJS, padahal kartu tersebut menjadi syarat yang harus disertakan apabila ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Temuan yang ketiga, masih banyak data kepesertaan BPJS tidak valid.

Baca: VIDEO: Penampakan Lafadz Allah Muncul Saat Masa Lantunkan Zikir di Aksi Simpatik Rohingya

"Tidak valid itu misalnya masih banyak warga yang sudah meninggal tapi iurnya masih sibayarkan melalui PBI , ada juga yang sudah warga yang pindah tempat namun belum dirubah. Jadi, masih ada juga orang yang seharusnya mendapatkan PBI ini tapi tidak mendapatkanya," paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Triono hingga Juni 2017 ini tercatat 3,58 juta jiwa penduduk Riau atau 57,2 persen dari total penduduk Riau sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan 1,8 juta diantaranya merupakan kepesertaan BPI atau iuran yang dibayar oleh APBN/APBN Provinsi atau Kabupaten/Kota.

"Kemudian berdasarkan temua Fitra di 12 Desa yang kita lakukan penelitian lebih dari 5 data per desa terdapat 2 penerima BPI yang meninggal, tumpang tindih atau pindah. Kalau kita kalikan saja setiap desa ada temuan dengan total desa di Riau yakni, 1.846 desa dan kelurahan maka, kurang lebih ada 3.692 data yang tidak valid. Nah, yang tidak valid ini iuranyakan tetap dibayarkan juga kepada BPJS sekitar 1,2 miliar dalam satu tahun," paparnya.

Triono juga memaparkan tentang potensi kecurangan/fraund dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Riau. Sedikitnya ada temuan sebanyak 12 kasus terjadinya fraud. Dari temuan tersebut kecurangan yang terjadi banyak ditemukan dalam faskes I BPJS yakni dengan tidak menjalankan fungsi pelayanan kesehatan.

Halaman
12
Penulis: Aan Ramdani
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help