TribunPekanbaru/

Ini yang Dilakukan Kajari Rohul Setelah Menerima P21 Kasus OTT

tersangka Junaidi Rahim kasus OTT pegawai BPN langsung titipkan ke Rumah Tahanan atau Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Ini yang Dilakukan Kajari Rohul Setelah Menerima P21 Kasus OTT
foto/net
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, ‎Donny Putra

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Kepala Kejari Rokan Hulu (Rohul) Freddy Daniel Simanjuntak SH, M.Hum, melalui Kasi Pidsus Nico Fernando SH, mengungkapkan, setelah berkas tahap dua diterima, tersangka Junaidi Rahim kasus OTT pegawai BPN langsung titipkan ke Rumah Tahanan atau Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Nico mengaku, dalam waktu dekat JPU Kejari Rohul akan melimpahkan perkara tindak pidana Pungli di Kantor BPN Rohul ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru untuk segera disidangkan.

"Kalau sudah lengkap akan segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan," ungkapnya, (10/9/10).

Sebelumnya, Pada OTT di ruang kerja Junaidi Rahim di Kantor BPN Rohul‎, Jumat (9/6/2017) sekitar pukul 14.30 WIB, Tim Saber Pungli Rohul dipimpin Kasat Reskrim‎ AKP M. Wirawan bersama 6 anggota juga ikut menggeledah mobil pribadi tersangka.

Dari ruangan kerja tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai Rp11 juta terdiri 200 lembar pecahan Rp50 ribu, dan 10 lembar pecahan Rp100 ribu.

Tim Saber Pungli Rohul juga menyita 2 sertifikat Hak Tanggungan, 29 sertifikat Hak Guna Bangunan, 2 lembar data berkas permohonan yang belum selesai, serta catatan besaran uang biaya pengurusan, handphone android, dan lainnya.

Hasil gelar perkara dilakukan Penyidik Polres Rohul, terungkap modus dilakukan Junidi Rahim yakni mematokkan biaya pengurusan sertifikat tanah di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Korbannya sendiri merupakan Notaris dan Pejabat PPAT di Pasirpangaraian. Saat itu, korban diminta membayar biaya pengurusan Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan sebesar Rp22,980‎ juta, padahal sebelumnya korban sudah membayar biaya PNBP resmi sebesar Rp10,6 juta untuk 35 sertifikat tanah.

Bila korban tidak membayar biaya‎ yang sudah dipatokkan, oknum pegawai BPN Rohul ini mengancam tidak akan menaikkan dokumen sertifikat hak tanggungan yang sudah diparaf ke Kepala BPN Rohul Ruslan untuk ditandatangani.

Korban baru bisa membayar Rp11 juta, dan sisanya akan diambil di ATM. Namun sebelum pembayaran dilakukan, Tim Saber Pungli menggerebek ruangan kerja Junaidi Rahim di Kantor BPN Rohul.

Tersangka Junaidi Rahim t‎erancam dikenakan Pasal 12 Huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tetang tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help