TribunPekanbaru/

PT Bandar Teguh Abadi Bakal Dijatuhkan Sanksi, Kadisnaker Kirim Surat ke Gubernur Riau

Dalam surat yang diteken oleh Rasidin, disebutkan bahwa pihaknya melalui pengawas ketenagakerjaan telah melakukan proses pemeriksaan

PT Bandar Teguh Abadi Bakal Dijatuhkan Sanksi, Kadisnaker Kirim Surat ke Gubernur Riau
buruhmigran.or.id
Ilustrasi 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Rasidin merekomendasikan dijatuhkannya sanksi kepada PT Bandar Teguh Abadi (BTA), perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan pelabuhan di kawasan Sungai Duku Pekanbaru. Untuk menentukan sanksi apa yang akan dikenai, Rasidin pun meminta petunjuk dan arahan dari Gubernur Riau Andi Rachmat.

Dalam surat yang diteken oleh Rasidin, disebutkan bahwa pihaknya melalui pengawas ketenagakerjaan telah melakukan proses pemeriksaan terhadap perusahaan. PT BTA dinilai telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan yakni ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawannya.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, sanksi kepada perusahaan dapat dilakukan oleh Gubernur. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sebagian atau seluruh alat produksi maupun pembekuan kegiatan usaha.

"Mohon arahan dan petunjuk lebi lanjut dari Bapak (Gubernur)," tulis Rasidin dalam surat tertanggal 15 Agustus silam.

Belum diketahui apa keputusan yang diambil oleh Gubernur Riau terkait laporan Rasidin tersebut.

Masalah ini bermula dari laporan LSM Serat Sakti Nusantara (SSN) yang mendapat pengaduan tertulis dari pekerja PT BTA. Para buruh mengaku tidak pernah mendapat THR. Yang lebih miris adalah tingkat upah pekerja jauh di bawah upah minimum provinsi yang ditetapkan Gubernur Riau. Ada juga pekerja yang di-PHK tanpa mendapat pesangon.

Ketua LSM Serat Sakti Nusantara, Lamhot Saragih menilai tindakan Pemprov Riau ini terbilang lambat dan terlalu lunak. Soalnya, tindakan manajemen BTA yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan, sebenarnya bisa dijerat pasal pidana. Ia mempertanyakan mengapa Pemprov justru hanya akan menjatuhkan sanksi administrasi kepada perusahaan.

"Sanksi administrasi itu terlalu lunak. Padahal, nasib para pekerja kini tak menentu dan tidak terlindungi. Kami meminta agar Pemprov juga melakukan proses secara pidana melalui PPNS yang dimiliki," kata Lamhot.

Direktur PT Bandar Teguh Abadi (BTA), Awi saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu masalah tersebut. Ia justru meminta Tribun untuk mengonfirmasi staf bagian humas perusahaan, Rapot Simatupang.

"Saya gak tahu soal itu," kata Awi lewat telepon.

Setali tiga uang, Rapot juga tak kunjung memberikan keterangan, meski sudah dikonfirmasi.

"Sedang meeting," tulisnya lewat pesat Whatsapp. (*)

Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help