TribunPekanbaru/

Terdakwa Korupsi Tower Internet di Inhu Keberatan Soal Perhitungan Kerugian Negara dari Jaksa

"Kerugian negara tidak jelas atau kabur, berapa sebenarnya kerugian negara dan darimana Jaksa Penuntut

Terdakwa Korupsi Tower Internet di Inhu Keberatan Soal Perhitungan Kerugian Negara dari Jaksa
metrocrime.org
ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Terdakwa perkara korupsi pembangunan tower Internet di 19 desa di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyampaikan eksepsinya pada sidang kedua yang digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (26/9/2017) pagi sekira pukul 11.00 Wib. Dalam sidang tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Dody Fernando menyampaikan sejumlah keberatannya termasuk soal perhitungan kerugian negara dalam perakara itu.

"Kerugian negara tidak jelas atau kabur, berapa sebenarnya kerugian negara dan darimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghitung kerugian negara tersebut," kata Dody. Sebab kata Dody sebelum ditetapkan tersangka, perhitungan kerugian negara itu harus jelas sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 25/PUU-XIV/2016) telah menghapus kata "dapat" yang ada pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor.

Dody melanjutkan perhitungan kerugian yang tidak jelas dalam perkara ini dikarenakan perhitungan itu tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dody berkata persoalan dalam perkara korupsi ini adalah dana yang digunakan untuk pembangunan tower Internet itu berasal dari alokasi dana desa. Dalam hal ini yang menjadi penanggungjawab anggaran adalah kepala desa (Kades).

"Sudah sepantasnya, para kades se Kecamatan Rakit Kulim didukan sebagai tersangka," kata Dody. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Raya Desmawanto Nainggolan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help