TribunPekanbaru/

DPRD Inhil Panggil Baznas Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil Pertanyakan Hal ini

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Inhil

DPRD Inhil Panggil Baznas Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil Pertanyakan Hal ini
Tribun Pekanbaru/ T. Muhammad Fadhli
Hearing Komisi IV DPRD Inhil bersama Baznas Inhil Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Kantor DPRD Inhil, Senin (9/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) di Kantor DPRD Inhil, Senin (9/10/2017).

Di pimpin Ketua Komisi IV DPRD Ustad Sumardi dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Inhil H Maryanto, hearing kali ini menindaklanjuti laporan Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) yang mempertanyakan sistem penyaluran zakat bagi yang membutuhkan, karena penyaluran zakat oleh Baznas Inhil mulai dari bulan Syawal hingga sekarang, yang kabarnya belum didustribusikan.

Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Wakil Ketua DPRD Inhil H Maryanto, apalagi berdasarkan pengalamannya sebagai anggota di DPRD belum pernah membahas permasalahan terkait penyaluran zakat.

“Pendistribusiannya dari bulan syawal hingga sekarang apa benar tidak distribusikan?, Seumur-umur amil zakat ini belum pernah sampai kesini, kali ini sampai artinya apa, ada masalah,” Wakil Ketua DPRD Inhil.

Anggota DPRD dari fraksi PDIP ini menegaskan, dalam penyaluran zakat itu berdasarkan delapan Asnaf wajib disalurkan.

“Ini umat yang punya, harus disampaikan bila sampai hisabnya. Dalam tata kelola itu tidak ada menerangkan dikeluarkan ketika ada musibah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Firmansyah Perwakilan Baznas Inhil mengklarifikasi jika dalam pendistribusian zakat di Inhil selama ini terdapat sedikit permasalahan, hal itu berdasarkan surat dari Baznas Provinsi.
Menurutnya, ada sesuatu yang tidak dibuka, karena mendapat surat dari Baznas Provinsi setelah Ramadhan.

“Kami tidak boleh menyalurkan zakat dengan masalah audit, ini bersangkut masalah audit yang terdahulu,” katanya.

Menanggapi jawaban dari Baznas Inhil, Maryanto pun meminta pengurus lama dijadikan pendamping bagi kepengurusan yang baru untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini, karena DPRD Kabupaten Inhil ingin permasalahan pendistribusian dana umat ini segera terselesaikan.

“estafet kepemimpinan tolong kordinasikan dengan pengurus yang lama. Karema Zakat sampai tolong berikan, ini umat yang punya orang yang berikan zakatnya sesuai perintah agama mengeluarkan zakat sampai hisapnya,” saran Maryanto.

Namun Maryanto menyampaikan kekecewaannya pada LSM Fokus Ornop yang nampak tidak hadir pada hearing tersebut.(*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help