TribunPekanbaru/

Komitmen Bupati Inhil Mencegah Tindak Pidana Korupsi Terhadap Seluruh Jajarannya

Menurut Bupati, untuk mencegah gratifikasi, perlu komitmen dan integritas semua pihak.

Komitmen Bupati Inhil Mencegah Tindak Pidana Korupsi Terhadap Seluruh Jajarannya
Kominfo Inhil
Bupati Inhil HM. Wardan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kamis (12/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan tegaskan komitmennya untuk mencegah tindak pidana korupsi terhadap seluruh jajarannya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil.

Menurut Bupati, untuk mencegah gratifikasi, perlu komitmen dan integritas semua pihak. Untuk itu, pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi perlu ditingkatkan.

“Pencegahan tindak gratifikasi dapat dilakukan dengan cara membentuk lingkungan, baik instansi maupun organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi serta mempermudah akses pelaporan atas penerimaan gratifikasi,” ujar Bupati Wardan saat membuka kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kamis (12/10/2017).

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, biasanya ada 3 alasan yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Pertama, karena adanya peluang yang disebabkan lemahnya sistem. Kedua, karena keserakahan dan kebutuhan yang disebabkan oleh faktor gaya hidup dan timbunan utang. Terakhir, disebabkan oleh pembenaran karena alasan membahagiakan keluarga.

“Kemudian, yang tidak kalah penting, penilaian masyarakat bahwa seseorang dianggap berhasil diukur berdasarkan materi, walaupun jabatannya tinggi ataupun pintar kalau tidak kaya tidak dianggap,” ujar Bupati menguraikan.

Baca: Agar Orang Tahu Hasil Kerjanya, Ahli Bedah Platik ini Jadikan Sang Istri Sebagai Mahakarya

Bupati juga menjelaskan, secara umum gratifikasi memiliki pengertian pemberian dalam arti luas yang pada dasarnya tidak dilarang. Namun, imbuhnya, gratifikasi bagi penyelenggara negara dan ASN yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Yang jelas, mengenai hal ini perlu adanya sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil. Pada intinya, gratifikasi ini merupakan akar korupsi,” tegasnya.(*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help