TribunPekanbaru/

Sosialisasi Gratifikasi Pemkab Inhil Hadirkan Narasumber Dari KPK

Kegiatan sosialisasi gratifikasi yang digelar oleh Pemkab Inhil menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sosialisasi Gratifikasi Pemkab Inhil Hadirkan Narasumber Dari KPK
Tribun Pekanbaru/ T. Muhammad Fadhli
Bupati Inhil HM. Wardan (tengah) didampingi Sekda Inhil H. Said Syarifuddin (kanan) saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kamis (12/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN - Kegiatan sosialisasi gratifikasi yang digelar oleh Pemkab Inhil menghadirkan seorang narasumber yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Deputi bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi, Widyanto Eko Nugroho dan Kurniawantiningrum Raharjo.

Kegiatan yang di gelar di Gedung Engku Kelana Jalan Baharuddin Yusuf, Tembilahan, Kamis (12/10/2017) ini, untuk menindaklanjuti atas pernyataan terkait komitmen penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil dan surat keputusan Bupati Indragiri Hilir nomor: KPTS.334/V/HK-2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil tahun 2017.

“Tujuannya baik, yakni untuk mengefektifkan pencegahan korupsi melalui sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhil,” ucap Bupati Wardan yang hadir dalam sosialisasi tersebut dalam sambutannya.

Baca: Baru Operasi Plastik, 3 Wanita ini Tertahan di Bandara Saat Hendak Pulang ke Negaranya

Bupati pun mengingatkan, sanksi hukum kepada ASN yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya itu, adalah pidana maksimal seumur hidup atau penjara 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun, dengan pidana denda minimal 200 juta dan maksimal 1 milyar sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 pasal 12 huruf b.

“Jadi, tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ASN terkait dengan produk hukum daerah tentang pengendalian gratifikasi yang diharapakan akan bermuara pada kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi,” tuturnya.(*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help