TribunPekanbaru/

Warga Kampar Kiri Siap Duduki Dewan, Jika Jalan ke Daerahnya Tak Masuk di RAPBD 2018

Pemerintah harus tepati janji untuk masukan Ruas jalan Lipat kain - Lubuk agung dalam RAPBD 2018

Warga Kampar Kiri Siap Duduki Dewan, Jika Jalan ke Daerahnya Tak Masuk di RAPBD 2018
istimewa
Kondisi jalan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Masyarakat dan mahasiswa dari lima Desa di Kecamatan Kampar Kiri yang terisolir akhirnya membubarkan diri dari kantor PU PR Provinsi Riau Kamis (12/10) siang. Setelah menginap semalam di kantor PUPR jalan Sm Amin tersebut.

Warga lima Desa ini berjanji tidak akan diam sampai disana, karena mereka berjanji akan kembali mendatangi Gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasinya Senin pekan depan. Karena menginap semalam di kantor PUPR mereka tidak ditanggapi.

"Kami sudah bubar, karna tidak dapat tanggapan. Kami akan aksi ke DPRD Provinsi Senin depan, "ujar Jurisman kepada Tribun Kamis (12/10).

Jurisman menyebutkan, masyarakat juga akan mengawal, bagaimana agar anggaran untuk pembangunan jalan ke Desa mereka dimasukkan dalam APBD 2018. Jika belum dimasukkan maka mereka akan tetap bertahan di Gedung Dewan.

"Pemerintah harus tepati janji untuk masukan Ruas jalan Lipat kain - Lubuk agung dalam RAPBD 2018, jika tidak kami akan tetap bertahan di Pekanbaru, "ujar Jurisman.

Jurisman juga mengharapkan kepada wakil rakyat Dapil Kampar untuk ikut juga memperjuangkan nasib masyarakat di lima Desa yang terisolir akibat jalan tak layak tersebut.

"Kami mau sampaikan langsung kepada Pimpinan Dewan, kami sudah lama menderita dan sejak kemerdekaan jalan ke daerah kami tidak pernah mendapat perhatian, "ujarnya.

Menurut rencananya massa yang akan dibawa ke Pekanbaru setiap Desa nya akan diwakili satu truk, sehingga diperkirakan ada lima truk masyarakat dari lima desa yang akan ke Dewan nantinya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dadang Eko Purwanto menjelaskan pihaknya di PUPR akan tetap perjuangkan jalan menuju Lubuk agung tersebut. Ia mengakui anggaran yang ada di Provinsi harus dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota.

"Kami bukan diam saja, tapi kami tetap perjuangkan, tahun 2018 kami ajukan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus, mudah - mudahan bisa untuk membantu pembangunan jalan kesana,"jelasnya.

Penulis: Nasyuha
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help