Menagih Janji Korporasi

Pada tahun 2005, sahabat saya Supendi juga dipenjara gara- gara 'memeron' di sepetak tanahnya untuk menanam kangkung di Wonosari Bengkalis.

Menagih Janji Korporasi
Foto/Istimewa
Bagus Santoso, Mahasiswa S-3 Ilmu Politik, Praktisi Politik. 

Oleh : Bagus Santoso, Mahasiswa S-3 Ilmu Politik, Praktisi Politik

 “Marilah kita sambut dengan suka cita berlakunya PP 56 tersebab ada hak 20 persen untuk masyarakat Riau”

DUA kali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, meradang dan berang dalam menghadapi dan memecahkan dua persoalan paling urgen dan menyita perhatian di Riau.

Pertama ketika pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Riau. Berang dan emosinya Nurbaya manakala terkesan terjadi pembelokan informasi yang mengabarkan akan ada langkah pemutihan kawasan melalui RTRW. Sempat terjadi saling tuding dan terlontar kata bohong terhadap Nurbaya dari anggota DPRD Riau.

Kali kedua lebih dahsyat lagi ketika berhadapan dengan manajemen PT Riau Andalan Pul and Paper (RAPP). Sang Menteri naik pitam sampai menyatakan negara tidak akan kalah dan harus mengalah pada sesuatu yang jelas salah.

Wajar jika Nurbaya bersikap demikian. Sebab didepan publik, manajemen RAPP mengaku patuh, tapi menurut Siti yang terjadi sebaliknya. Dalam proses penyusunan RKU, kata Siti Nurbaya, arahan-arahan dan kesempatan yang pemerintah berikan diabaikan RAPP.

Dua peristiwa tersebut memang menasbihkan Nurbaya sebagai 'pemenangnya' dengan skor menang telak. Lihat saja, RTRWP Riau akhirnya mulus disetujui oleh Gubernur dan DPRD Riau.

Hanya saja pasca disahkan RTRWP masih menyisakan pertanyaan besar terkait dengan nama dan jumlah desa yang dikeluarkan dari kawasan hutan menjadi non kawasan hutan.

Oleh pemerintah serta laporan akhir kerja pansus tidak disebut secara terang nama-nama desa yang berhasil diperjuangkan menjadi kawasan pemukiman. Begitulah pemerintah dan lembaga DPRD 'takluk' berhadapan dengan ketegasan dan keberanian Nurbaya atas kewenangan yang dimilikinya.

Terlepas adanya nada sumbang yang menyatakan pengesahan RTRWP lebih berpihak kepada korporasi yang melegalkan kebun liar mereka menjadi legal, toh revisi RTRWP yang sudah 20 tahun itu menjadi patokan yang jelas bagi peruntukkan kawasan di Riau. Sekarang tinggal menata kawasan kembali, wajar jika disahkannya RTRWP ada sebagian orang atau kelompok yang bersorak gembira dan disana juga ada sebagian yang kurang suka.

Halaman
1234
Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved