TribunPekanbaru/

Menagih Janji Korporasi

Pada tahun 2005, sahabat saya Supendi juga dipenjara gara- gara 'memeron' di sepetak tanahnya untuk menanam kangkung di Wonosari Bengkalis.

Menagih Janji Korporasi
Foto/Istimewa
Bagus Santoso, Mahasiswa S-3 Ilmu Politik, Praktisi Politik. 

Meminjam kalimat Mongabay yang di-share di WA, hebat komitmen pemerintah saat ini, yang telah membuat aturan berlapis untuk melindungi ekosistem gambut. Jadi meski dibunuh satu, masih ada seribu aturan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak.

Semua capaian itu tidak bisa hanya dengan upaya pembuatan kanal dan pemadaman, tapi harus dikuatkan dengan regulasi yang wajib ditaati semua pihak.

Nurbaya juga menegaskan akan menjaganya sekuat tenaga untuk kepentingan jutaan rakyat Indonesia dan tidak bisa diintervensi hanya untuk kepentingan bisnis satu perusahaan saja.

Selanjutnya bersama- sama marilah kita buka arsip lama sebelum kita membicarakan keluarnya PP 56 yang mewajibkan perusahaan memberikan 20 persen untuk tanaman kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan.

Jika benar PT RAPP menguasai areal kawasan HTI di Riau sekitar 1 .2 juta hektare. Maka 5 persen dari lahan tersebut sekitar 62 ribu hektare untuk tanaman kehidupan. Jika setiap satu hektare bernilai 20 juta saja, maka masyarakat tempatan akan mendapat duit Rp 12,4 triliun. Bermakna seharusnya penduduk Riau sudah makmur dan sejahtera belum lagi ditambah uang APBD Provinsi Rp 11 triliun plus APBD dari 12 kabupaten / Kota.

Kita baru menghitung satu perusahaan RAPP, belum Sinar Mas, Indah Kiat dan ratusan perusahaan kebun sawit. Dan sekarang marilah bersama kita sambut dengan suka cita berlakunya PP 56 tersebab ada hak 20 persen untuk masyarakat Riau. Artinya akan ada duit Rp 44 triliun milik masyarakat dari tanaman kehidupan RAPP. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi.

Kalau ditarik akar masalah Karhutla sebetulnya bersumber dari perusahaan HTI. Mengapa, karena korporasi mengabaikan kewajibannya. Seakan ada kesengajaan korporasi, lahan HTI yang belum ditanami akasia memancing warga untuk digarap. Terjadi konflik maka dibakarlah lahan kosong tersebut. Padahal kalau mau jujur lahan tersebut sebagai jatah tanaman kehidupan untuk warga.

Anehnya puluhan petani akhirnya ditangkap dan di penjara. Sementara perusahaan ketawa melihat sandiwara. Pada tahun 2005, sahabat saya Supendi juga dipenjara gara- gara 'memeron' di sepetak tanahnya untuk menanam kangkung di Wonosari Bengkalis.

Perlu kiranya kita mempertanyakan dan mencari tahu dimana bagian 5 persen selama puluhan tahun uang tanaman kehidupan dari RAPP, Indah Kiat, Sinar Mas dan lainnya. Apakah sudah diberikan kepada warga, disetor untuk 'big bos' atau disimpan di brankas, apa hanya sekedar angka siluman di atas kertas.

Semoga pertanyaan ini akan menggerakkan putera-putera hebat Riau untuk berjibaku melacak dan menagih haknya yang selama puluhan tahun belum pernah ternampak. Jika kewajiban yang 5 persen saja perusahaan ingkar janji, mungkinkah yang 20 persen akan tepat janji? Wallahu alam bishawab. (*)

Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help