TribunPekanbaru/

DBH Bengkalis Tak Dibayar, Pegawai Terancam Tak Terima Tunjangan Tambahan Penghasilan

Meskipun tunjangan tambahan penghasilan terkena rasionalisasi, pihaknya menjamin untuk gaji pegawai akan tetap lancar pembayarannya.

DBH Bengkalis Tak Dibayar, Pegawai Terancam Tak Terima Tunjangan Tambahan Penghasilan
TribunPekanbaru/Muhammad Natsir
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkalis Bustamin HY 

Laporan Wartawan Tribun Muhammad Natsir

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Sejumlah Pegawai dilingkungan pemerintah Bengkalis terancam tidak akan menerima tunjangan tambahan penghasilan atau sering disebut intetif bulan Desember, jika dana bagi hasil (DBH) dari sektor Migas triwulan ke IV tidak juga dibayarkan pemerintah pusat. Pasalnya dari pembayaran tunjangan penghasilan tersebut bersumber dari DBH Mingas tersebut.

Hal ini diungkap Bustami HY Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis, Senin (6/11) pagi. Menurut Bustami rasionalisasi memang berdampak pada semua kegiatan yang bersumber dana dari DBH, termasuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai.

Menurut dia, pembayaran tambahan penghasilan memang harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi ketika keuangan daerah tidak memungkinkan untuk membayarkan tidak mungkin dipaksakan pembayaran tambahan penghasilan ini.

Bustami mengatakan, meskipun tunjangan tambahan penghasilan terkena rasionalisasi, pihaknya menjamin untuk gaji pegawai akan tetap lancar pembayarannya. Karena untuk gaji pegawai tidak bersumber dari DBH Migas.

"Kalau untuk gaji pegawai akan aman tetap akan dibayarkan setiap bulannya. Karena sumber anggaran gaji berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) ," jelas Bustami.

Menurut Bustami, pembayaran DAU dari pusat berbeda dengan DBH yang di transfer setiap tiga bulan sekali. Untuk DAU di transfer pusat ke kabupaten kota setiap sebulan sekali.

"Jadi kalau gaji memang tidak ada kendala akan kita bayarkan setiap bulan, " terangnya.

Sementara itu selain berdampak pada tunjangan tambahan penghasilan pegawai. Transfer triwulan ke empat DBH yang tidak dibayar pusat dipastikan berdampak dengan kegiatan fisik.

"Kalau kegiatan fisik memang berdampak langsung. Bisa kemungkinan akan terjadi kembali tunda bayar seperti tahun kemarin, " jelas Bustami.

Menurut dia, dengan kas daerag yang ada sekarang semua kegiatan fisik yang selesai akan dibayarkan ke rekanan yang telah selesai. "Kegiatan fisik yang selesai akan kita bayarkan. Namun nanti jika anggaran tidak cukup sisanya akan dilakukan tunda bayar, dan akan dibayarkan di tahun 2018," terang Bustami.

Bustami memjelaskan, total keseluruhan DBH Bengkalis tahun 2017 berkisar RP 2 triliun lebih. Namun yang sudah dibayarkan pemerintah pusat baru sekitaran tujuh puluh enam persen.

"Jadi untuk triwulan keempat ini masih ada kisaran Rp 500 miliar lebih lagi, inilah yang akan digunakan untuk membayar sejumlah kegiatan fisik dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, " tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help