TribunPekanbaru/

Sidang Lanjutan Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Bengkalis Hadirkan Kabid Pariwisata Disbudparpora

Sidang lanjutan ini menghadirkan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Sidang Lanjutan Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Bengkalis Hadirkan Kabid Pariwisata Disbudparpora
Tribun Pekanbaru/ Muhammad Natsir
Sosil Lestari Mantan Kabid Pariwisata saat diminta keterangan di depan majelis hakim. 

Laporan Wartawan tribun Muhammad Natsir

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis kembali mengelar sidang lanjutan perkara pemalsuan tanda tangan Bupati Bengkalis terkait izin prinsip pembangunan Pariwisata Rupat Utara yang dimiliki PT Bumi Rupat Indah (BRI), Selasa (7/11/2017) Sore.

Sidang lanjutan ini menghadirkan Saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Saksi tersebut mantan Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Bengkalis Sosi dan tenaga honorer Disbudpapora Bengkalis Armelia. Armelia merupakan staff Kabid Pariwisata.

Dari kedua saksi ini JPU dan Majelis hakim mengali informasi terkait dokumen persetujuan prinsip yang harus ditanda tangani bupati bisa sampai ke tangan terdakwa Bukhori. JPU Novriansyah mencerca sejumlah pertanyaan terhadap saksi Sosi terkait sejumlah persetujuan izin tersebut bisa sampai ke Bukhori.

Dalam kesaksiannya Sosi mengatakan di depan Majelis hakim yang dipimpin oleh Zia Ul Jannah Idris dan hakim anggota, Wimmi D Simarmata, dan Aulia Fhatma Widhola, memang dokumen persetujuan izin prinsip tersebut pihaknya yang memberikan. Namun sudah seizin Kadisbudparpora Bengkalis saat itu Eduar.

Baca: Bejat, Lelaki Ini Ajak Kawannya Untuk Merudapaksa Ponakan Sendiri Hingga Hamil

Menurut dia, dokumen ini yang diberikan kepada Bukhori tersebut berisi berita acara tentang rapat antar instansi terkait membahas permohonan izin yang diajukan PT Bumi Rupat Indah (BRI) yang diajukan melalui terdakwa Bukhori, selain berita acara juga terdapat persetujuan prinsip yang harus ditanda tangani Bupati. Bukhori saat itu menawarkan diri untuk membantu memintakan tanda tangan perwakilan badan pertanahan Dumai yang ikut rapat pembahasan persetujuan izin prinsip ini.

Pihak Sosi mengaku tidak begitu saja memberikan berkas dokumen berita acara rapat tersebut. Melainkan meminta izin Kadisbudparpora terlebih dahulu. Dari keterangan Sosi Kadisbudparpora kemudian memberikan izin berkas acara tersebut diserahkan ke Bukhori untuk dibantu meminta tanda tangan perwakilan pihak pertahanan Dumai.

Berkas berita acara tersebut ternyata juga dilampirkan persetujuan izin prinsip yang akan ditanda tangani Bupati Bengkalis.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help