TribunPekanbaru/

Upah Tak Sesuai, Delapan Pekerja PT BKL Adukan Nasib ke Disnakertrans Bengkalis

Pihaknya juga tak dapat jaminan keselamatan kerja. Berharap Disnakertrans Bengkalis bisa mengambil sikap.

Upah Tak Sesuai, Delapan Pekerja PT BKL Adukan Nasib ke Disnakertrans Bengkalis
TribunPekanbaru/Muhammad Natsir
Karyawan PT BKL saat mendatangi UPT Disnakertrans Bengkalis, Kamis (9/11) Siang. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru Muhammad Natsir

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Sebanyak delapan orang pekerja dari PT Berkat Karya Laris (BKL) bergerak bidang Costumer Goods datangi Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Tenanga Kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Bengkalis. Kedatangan mereka mengadukan persoalan upah yang diterima mereka selama ini.

“Kita mengadukan soal upah kami, saat ini tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten Bengkalis," terang Abdul Azis perwakilan delapan pekerja ini, Kamis (9/11) Siang.

Selain itu, menurut Azis pihaknya juga tidak mendapat jaminan keselamatan kerja. Untuk itu pihaknya berharap Disnakertrans Bengkalis bisa mengambil sikap terhadap nasib mereka.

"Untuk gaji kami,setiap bulan diterima antara Rp 1.300.000 sampai Rp 1.500.000 dibawah Upah minimun kabupaten dan sampai hari ini juga BPSJ Ketenagakerjaan kami juga tidak ada," jelas Abdul Aziz.

Sementara itu, Kepala UPTD Disnakertrans Bengkalis Rohani mengakui telah menerima pengaduan dari ke delapan pekerja ini. Namun pihaknya masih mempelajari pengaduan tersebut.

"Kita juga tadi sudah memanggil pihak manajemen perusahaan BKL. Dan pihak pimpinan perusahaan bernama Herman Widjaja langsung datang.

“Kita sedang mencoba melakukan mediasi, dan pelajari terlebih dahulu masalah ini. Jadi kita belum bisa putuskan kelanjutannya, karena masih dalam upaya mediasi,”kata Rohani.

Sedangkan pihak manajemen BKL Herman Widjaja, saat dikonfirmasi menjelaskan, masalah itu sudah diserahkan ke Disnakertrans Bengkalis. Para pekerja yang mengadu ke Disnakertrans masih bertatus pekerja kontrak, ada yang kontrak kerja 1 tahun, 8 bulan, dan 3 bulan.

Herman mengaku hal ini sudah disampaikan ke Disnakertrans, bahkan manajemen siap memberikan data kontrak kerjanya ke Disnakertrans. "Kita harap masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Kalau statusnya karyawan tetap tentu kita bayar bahkan melebihi upah minimum. Seperti karyawan lainnya, "pungkas Herman.

"Status tujuh karyawan ini masih berstatus kontrak, dan seharusnya mengikuti aturan yang ada," jelas dia.

Untuk menyelesaikan ini pihaknya sepenuhnya menyerahkan kepada Disnakertrans. Perusahaan selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan baik.(*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help