TribunPekanbaru/

Belanja Pegawai Lebih dari 50 %, Riau Berkemungkinan Tak Bisa Ambil Peluang CPNS Tahun Depan

Apalagi batas waktu pengesahan anggaran tinggal dua pekan lagi, karena paling lambat akhir November 2017 anggaran sudah disahkan

Belanja Pegawai Lebih dari 50 %, Riau Berkemungkinan Tak Bisa Ambil Peluang CPNS Tahun Depan
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU, PEKANBARU – Adanya kesempatan untuk membuka peluang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 mendatang, menjadi peluang bagi Riau untuk membuka penerimaan CPNS dan menambah pegawai.

Namun menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, Taufik Arrakhman, berkemungkinan Riau sudah tidak bisa lagi mengambil kesempatan itu, karena saat ini sudah masuk dalam pembahasan anggaran, dan sudah sampai di tingkat masing-masing komisi.

Apalagi batas waktu pengesahan anggaran tinggal dua pekan lagi, karena paling lambat akhir November 2017 anggaran sudah disahkan. Ia memperkirakan, kesempatan itu diberikan untuk daerah otonomi baru, yang baru menjadi daerah hasil pemekaran.

Tidak hanya itu, anggaran saat ini menurut Taufik memang lebih besar untuk anggaran belanja pegawai, karena semua gaji pegawai memang bersumber dari sana, dan sejumlah beberapa pendanaan hibah juga ditumpangkan melalui belanja pegawai.

“Kita tentunya bersukur, ada peluang dibuka CPNS untuk tahun depan tersebut. Tapi apakah mungkin peluang tersebut bisa kita manfaatkan untuk saat ini. Kalau untuk tahun berikutnya mungkin bisa kita susun dan atur lagi. Mungkin ini diperuntukkan bagi daerah otonomi baru. Selain itu, setahu saya, pembatasan belanja pegawai itu sudah lewat, karena semua gaji pegawai kita memang bersumber dari sana,” kata Taufik kepada Tribun, Selasa (14/11).

Ditanya jika ada kesempatan Riau untuk menerima CPNS tahun depan apakah secara kinerja dan SDM Riau membutuhkan penambahan kuota, menurut Taufik memang dibutuhkan, karena pegawai masih banyak yang kurang di sejumlah lini.

“Tapi sebarannya harus diatur, dan penempatan orang atau pejabat harus tepat, jangan asal ditempatkan,” ujarnya.

Selain itu, personil saat ini, menurut Taufik perlu dilakukan pembinaan yang tepat. Ketika ada kesalahan pekerjaan pada Aperatur Sipil Negara (ASN), menurut Taufik yang salah bukanlah ASN-nya, tapi pembinanya.

“ASN tidak salah, yang salah pembinanya. SOP sudah lengkap dan cukup, sekarang pertanyaannya, apakah pembinaan dilakukan dengan benar selama ini. Sehingga ketika ASN disalahkan, pembinanya kemana?,” tuturnya.

Selain itu, pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkewajiban untuk melakukan kontrol, membentuk sistim, dan juga mengatur operasional. Jika pengelolaan sudah dilakukan dengan benar, maka menurutnya ASN pasti tinggal mengikuti dan menjalankan.

“Tapi kalau pengelolaannya tidak baik dan sistem yang dibuat juga tidak baik, otomatis ASN-nya juga tidak akan terkontrol dengan baik,” ulasnya. (ale)

Tags
Riau
CPNS
Penulis: Alex
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help