Pemkab Inhil Dukung Investor Industri Kelapa

HASIL positif ditunjukan dari pertemuan Perpekindo (Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia) dan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan, Selasa,14 September 2017.

Pertemuan yang merupakan tindak lanjut rencana investasi PT MKH Indonesia membuahkan hasil dengan komitmen Pemkab Inhil untuk mendukung rencana investasi tersebut.

Bupati Inhil HM Wardan menuturkan, investor yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa juga harus bersedia untuk melakukan perbaikan lahan rusak.

“Saat ini sekitar 100,254 ribu hektare lahan kelapa rusak dan perlu dana besar untuk perbaikan, serta perbaikan tersebut akan berat jika dilakukan oleh petani karena biaya yang sangat besar,” ujar Bupati Inhil.

Oleh karena itu, Wardan mengharap agar investasi ini dapat direalisasikan karena beberapa komitmen dari investor ini sangat dibutuhkan oleh petani kelapa.

“Seperti rencana pembelian harga kelapa akan sama atau lebih besar dari harga pasar dan investor ini bersedia untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman ulang (replanting),” tuturnya.

Sekda Inhil, H Said Syarifudin menyampaikan pemerintah sebagai regulator, akan membantu dalam kemudahan pemberian izin dari lahan yang diusulkan.

“Perpekindo sebagai wakil petani kelapa bersama pihak lain ikut mengawal agar nantinya saat implementasi dilapangan sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perpekindo, Muhaemin Tallo menyampaikan, satu diantara cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa, disamping Perpekindo sudah mendatangkan investor ke Inhil yang saat ini sedang dalam pengajuan izin, Perpekindo bersama pemerintah pusat sedang membahas regulasi atau aturan berupa penentuan patokan harga minimal pembelian kelapa secara nasional.

Harga pembelian tersebut harus lebih besar dari total biaya yang dikeluarkan oleh petani mulai dari proses perawatan kebun, panen, biaya transportasi dan lainnya.

Muhaemin mengatakan, Perpekindo sejak tahun lalu bersama dengan asosiasi yang terkait dengan kelapa sudah melakukan pertemuan dengan empat kementerian agar pemerintah pusat membuat sebuah regulasi untuk penentuan harga pembelian kelapa secara nasional.

“Saat ini kebijakan tersebut masih dalam proses analisa dan pengumpulan data dan diperkirakan akan selesai awal tahun 2018,” tukasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Perpekindo cabang Inhil, Agustiar mengatakan, setelah izin lahan dikeluarkan, maka tahapan selanjutnya adalah penanda tanganan perjanjian kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU).

“Kemudian sosialisasi dengan petani kelapa terkait manfaat yang akan didapatkan ketika pabrik ini sudah mulai beroperasi. (adv)