Rp 500 Juta per Bulan dari Ciliandra untuk Siabu, Cair Kalau Koperasi Sudah Terbentuk

Pengumuman penyelesaian konflik antara Desa Siabu Kecamatan Salo dengan PT Ciliandra Perkasa sudah berlalu satu pekan.

Rp 500 Juta per Bulan dari Ciliandra untuk Siabu, Cair Kalau Koperasi Sudah Terbentuk
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Pengumuman penyelesaian konflik antara Desa Siabu Kecamatan Salo dengan PT Ciliandra Perkasa sudah berlalu satu pekan. Bupati Kampar, Azis Zaenal mengumumkan secara langsung tentang isi kesepakatan penyelesaian konflik antara Pemkab Kampar dengan Ciliandra, Senin (20/11/2017) lalu.

Sampai sekarang, koperasi masyarakat Siabu belum terbentuk. Koperasi ini dibentuk untuk menerima lahan dari Ciliandra dalam bentuk pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA). Pembentukan koperasi dan penyerahan lahan 600 hektare kepada masyarakat merupakan dua dari sembilan isi kesepakatan tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kampar, Bustan mengaku belum menerima laporan tentang pembentukan koperasi. Ia sendiri tidak tahu sejauh mana progres pembentukan koperasi tersebut.

"Kemarin itu, kita sudah serahkan kepada Kepala Desa untuk membentuknya. Sampai sekarang belum ada laporan," ungkap Bustan, Minggu (26/11/2017).

Bustan juga belum tahu gambaran berapa orang calon anggota koperasi yang sudah mendaftar. Ia pun belum bisa memastikan berapa orang batas maksimal jumlah anggota koperasi itu nantinya.

"Kita akan melakukan verifikasi (calon anggota koperasi). Ada tim penilai. Kepolisian pun kita libatkan nanti," ujar Bustan. Ia menegaskan, anggota koperasi yang berhak adalah penduduk tempatan Siabu. Namun ia tidak menjelaskan lebih rinci tentang kriteria penduduk tempatan yang dimaksud.

Sejauh ini, uang kompensasi dari Ciliandra sebesar Rp. 500 juta per bulan kepada Siabu, kata Bustan, juga belum cair. Ia mengatakan, uang itu dicairkan kepada rekening koperasi.

"Kalau koperasi belum terbentuk, uang (kompensasi) belum bisa ditransfer," kata Bustan.

Uang kompensasi juga merupakan salah satu poin kesepakatan antara Pemkab Kampar dengan Ciliandra. Isi kesepakatan itu, yakni bahwa perusahaan bersedia membayar uang kompensasi Rp. 500 juta per bulan kepada Siabu selama tujuh tahun atau sampai kebun Kelapa Sawit pola KKPA yang telah berproduksi diserahkan kepada masyarakat.

Kepala Desa Siabu, Heri A Firdaus hingga kini belum bisa dikonfirmasi. Ia terkesan mengelak saat beberapa kali ditanyai tentang pembentukan koperasi.

Sementara Camat Salo, Marzali bahkan tidak tahu. Ia mengaku tidak pernah mendapat perintah untuk mendorong pembentukan koperasi. Ia juga tidak pernah dimintai pendapat oleh Kepala Desa. (*)

Penulis: nando
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help