TribunPekanbaru/

Kepulauan Meranti

Meski Tak Masuk APBD 2018, Bupati Meranti Tetap Berharap pada Bankeu

"Kita khawatir, dengan dimasukkannya asumsi Bankeu membuat keuangan kita tidak sehat," ujar Fauzi.

Meski Tak Masuk APBD 2018, Bupati Meranti Tetap Berharap pada Bankeu
tribunpekanbaru/guruhbudiwibowo
Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan menandatangani APBD 2018 di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (29/11/2017) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Guruh BW

TRIBUNPEKANBARU.COM, SELATPANJANG- Kendati tidak memasukan dana Bankeu di APBD murni 2018, namun Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir masih tetap berharap Provinsi Riau memberikan dana Bankeu yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk Meranti.

"Kalau berharap kita tetap, tidak kita masukkan ke APBD murni untuk antisipasi saja. Kalau memang Bankeu ada, kan bisa kita masukkan ke APBD Perubahan 2018," ujar Irwan Nasir, Kamis (30/11/2017).

Menurut Irwan Nasir, sebagai kabupaten baru, Meranti sangat memerlukan perhatian yang lebih besar dari Provinsi Riau.

"Seharusnya lebih besar saat usulan  namun nyatanya pada 2017 ini, Meranti mendapatkan Bankeu paling kecil dari kabupaten dan kota di Riau, hanya Rp 9,7 miliar," ujar Irwan.

Senada dengan Irwan Nasir, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan, Fauzi Hasan mengatakan, memasukkan asumsi Bankeu ke APBD murni bisa membahayakan keuangan daerah.

Baca: Gamang, Pemkab Meranti Tak Memasukkan Bankeu di APBD 2018

Baca: Badai Siklon Dahlia Landa Selat Malaka, Kapal Penumpang keLuar Negeri dari Dumai Batal Berangkat

"Jadi kami menyarankan kepada Pemkab agar asumsi itu dimasukkan jika angkanya sudah jelas. Jika Bankeu tidak juga jelas hingga triwulan tiga, tidak perlu dimasukkan di APBD perubahan," ujar Fauzi Hasan.

Lagipula kata Fauzi Hasan, jika dilihat dari besaran APBD 2018 yang baru disahkan, kondisi keungan daerah Meranti tergolong sehat. Sebesar Rp1.178.200.708.372.

"Kita khawatir, dengan dimasukkannya asumsi Bankeu membuat keuangan kita tidak sehat," ujar Fauzi.

Fauzi menjelaskan, APBD 2018 yang disahkan lebih besar dari usulan dalam penyampaian KUA PPAS pada September lalu yang hanya Rp 1,070 triliun.

"Lebih besar dari usulan, karena ada peningkatan pada pendapatan lain-lain yang sah dari Rp161,6 miliar menjadi Rp244,6 miliar," ujarnya.

Dijelaskan Fauzi, dari APBD yang disahkan tersebut Rp540.996.413.871 di antaranya untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), sedangkan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp589.850.000.000.

"Berdasarkan rincian ringkasan APBD 2018 persentase BTL terhadap belanja daerah adalah sebesar 47,84 persen. Sedangkan persentase BL terhadap belanja daerah sebesar 52,16 persen. Jika dilihat dari persentasenya sangat sehat," jelas Fauzi.(*)

Penulis: Guruh Budi Wibowo
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help