Advertorial

Bupati Inhil HM Wardan Raih Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa

Bupati Inhil HM Wardan menerima Anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017 Kategori Khusus Individu dari Komisi Informasi

Bupati Inhil HM Wardan Raih Pelopor Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Desa
Tribun Pekanbaru/T. Muhammad Fadhli
Bupati Inhil HM Wardan 

Kategori Khusus untuk individu, pertama Gubri Ir Arsyadjuliandi Rachman sebagai pelopor integritas transparansi publik, kedua perkumpulan Fitra Riau sebagai penggerak transparansi informasi publik, dan ketiga HM Wardan sebagai pelopor keterbukaan informasi publik pemerintah desa.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Riau, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Dani M Nursalam menyatakan ada peningkatan kinerja.

Pasalnya, sejak beberapa tahun lalu bahkan diawal berdirinya Kabupaten Inhil, prestasi serupa tidak pernah sama sekali didapatkanl. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Inhil hanya mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.

"Alhamdulillah, implementasi regulasi keuangan dari BPK untuk pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Inhil mendapatkan opini positif, yakni Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan peningkatan kinerja yang disusul dengan peningkatan prestasi," kata Dani M Nursalam usai penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Riau di Kantor BPK perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (12/6/2017).

Dani M Nursalam mengharapkan, prestasi demikian dapat senantiasa dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Dia berpesan, agar jajaran Pemkab Inhil tidak terlena atas perolehan di tahun ini yang sifatnya hanya sementara.

"Tentunya, kita berharap agar ke depan, prestasi opini WTP ini dapat dipertahankan. Jangan terlena dengan yang diraih saat ini. Karena terlena, ketentuan pengetatan kebijakan keuangan dan penertiban administrasi pun dilalaikan sehingga predikat Inhil yang masuk kedalam kategori Kabupaten dengan pengelolaan keuangan terbaik dengan opini WTP BPK pun tidak lagi mampu diraih," harap Ketua DPRD.

Guna mempertahankan opini WTP tersebut, Dani M Nursalam pun menyarankan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Inhil agar dapat menjaga serapan anggaran daerah tetap tinggi.

"Karena ketika serapan anggaran tinggi, efisiensi fiskal pun akan semakin membaik dan upaya pemerintah pusat melakukan konsolidasi fiskal dapat tercapai. Tidak dapat dipungkiri, opini WTP yang didapat hari ini merupakan imbas positif dari pengelolaan keuangan yang baik dan tepat sasaran serta pelaporan yang baik pula," tukas Dani. (adv)

Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help