TribunPekanbaru/

Pekanbaru

Masih Ada Jabatan Diisi Plt, Jhon Romi Sayangkan Mutasi Pemko Pekanbaru Tak Tuntas

Politisi PDI-P ini, menilai 7 jabatan yang masih Plt tersebut, seharusnya tidak terjadi.

Masih Ada Jabatan Diisi Plt, Jhon Romi Sayangkan Mutasi Pemko Pekanbaru Tak Tuntas
tribunpekanbaru/syafruddinmirohi
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Jhon Romi Sinaga SE menyayangkan masih tidak tuntasnya mutasi pejabat Pemko Pekanbaru.

Khususnya di tingkat eselon II, tidak tuntas. Dari 11 jabatan yang dievaluasi, 7 jabatan di antaranya masih dipegang pelaksana tugas (Plt).

Kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu petang, politisi PDI-P ini, menilai 7 jabatan yang masih Plt tersebut, seharusnya tidak terjadi. Sebab, masih banyak ASN di kota ini mampu bekerja, menjadi pimpinan OPD.

"Ini permainan jabatan. Tentu hal semacam ini sangat kita sayangkan. Bahkan terkesan pejabat di lingkaran Walikota, banyak yang gila jabatan. Tidak mungkin ratusan pejabat eselon II, tidak ada yang bisa, selain yang sudah ada," tegas Jhon Romi.

Baca: DPRD Sambut Positif Walikota Mutasi Para ASN di Awal Tahun Ini untuk Genjot Kinerja

Bahkan untuk beberapa pejabat lainnya, seperti nama Azharisman Rozie yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, lalu dipindah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, sudah menjadi sorotan banyak kalangan. Namun Walikota tetap memberikan jabatan penting, meski dia dinilai gagal memimpin Bapenda.

"PAD dari Bapenda tak tercapai. Tapi kepalanya diberikan tempat juga. Jadi, mutasi ini kita lihat main-main saja. Tetap orang lingkaran Walikota dapat jabatan. Gimana PAD kota ini bisa meningkat," katanya.

Begitu juga untuk beberapa OPD lainnya, seperti Dinas PU Perkim, Diskes, Bappeda dan lainnya. Harusnya, evaluasi dilakukan serentak, sehingga ASN tidak ketakutan terus menerus tentang mutasi ini.

Meski Pemko sudah melakukan mutasi, namun dirinya tetap meminta Kemendagri untuk mengevaluasi pejabat ASN di Kota Pekanbaru. 

"Ini demi kepentingan masyarakat banyak. Kita tidak ingin Pemko Pekanbaru dicap sebagai kota yang tidak bisa berkembang, karena pejabatnya masih bermental priyayi. Makanya, kita surati Kemendagri RI dan Presiden Jokowi, agar Pekanbaru ini bisa berubah," tegasnya. (*) 

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help