Operasional Desa 2017 Tidak Cair, Perangkat Desa Masih Bertanya-tanya

Perangkat Desa masih bertanya-tanya penyebab tidak cairnya Biaya Operasional Desa dan dana lembaga desa tahun 2017

Operasional Desa 2017 Tidak Cair, Perangkat Desa Masih Bertanya-tanya
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sihombing

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Perangkat Desa masih bertanya-tanya penyebab tidak cairnya Biaya Operasional Desa dan dana lembaga desa tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kampar. Hingga kini, penjelasan detil yang resmi dari Pemkab Kampar belum ada.

Inilah yang dikeluhkan perangkat desa. Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kampar, Syofian Datuk Majosati mengaku banyak menerima cerita kegalauan dari Kepala Desa.

"Ada yang sudah beli Printer, sudah beli meubelair, kantornya sudah dicat pakai uang pribadi. Gantinya dari mana?," ujar Syofian, Rabu (3/1/2018). Parahnya, hal ini sudah terjadi dua kali berturut-turut sejak 2016. Namun sama sekali tidak ada solusi.

Syofian mengemukakan, Perangkat Desa hanya mendapat penjelasan bahwa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat tidak cair. Dana Perimbangan yang tidak cair hanya untuk Triwulan IV. Sedangkan Biaya Operasional dan dana lembaga desa rata-rata Rp. 90 juta per desa setahun sama sekali tidak cair.

Menurut Syofian, Pemkab Kampar terkesan mengabaikan hak anggaran desa. Padahal, desa memiliki hak yang sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menikmati anggaran daerah. Ini mengacu semangat Presiden mencanangkan pembangunan nasional dimulai dari desa.

"Kalau anggaran desa dicoret, kenapa pos-pos anggaran di dinas tidak dicoret? Apa bedanya?," kata Syofian. Kondisi ini rentan membuat Kepala Desa berpikir menyimpang untuk menutupi biaya operasional. Ujung-ujungnya, Kades juga yang akan menanggung akibatnya.

Syofian menegaskan, dana operasional tidak terelakkan. Artinya, harus dianggarkan. Sebab tanpa dana operasional, kegiatan kantor desa bisa vakum.

Kondisi ini, kata dia, sebenarnya sudah disampaikan kepada DPRD. Namun wakil rakyat terkesan buang badan. Padahal, Alokasi Dana Desa (ADD) dibahas oleh Badan Anggaran DPRD.

Menatap tahun 2018, Pemerintah Desa belum mendapat kejelasan. Meski dalam ADD 2018, dana operasional telah dianggarkan. "Belum jelas juga. Apakah tetap tidak dicairkan? Solusi untuk menutupi biaya operasional juga tidak ada," pungkasnya. (*)

Penulis: Fernando Sihombing
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved