TribunPekanbaru/

Dua Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Dituntut hukuman Berbeda oleh JPU

Dua terdakwa ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis dengan hukuman yang bervariasi.

Dua Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Dituntut hukuman Berbeda oleh JPU
TribunPekanbaru/Muhammad Natsir
Sidang Pembacaan Tuntutan Pemalsuan tanda Tangan Bupati Bengkalis, Kamis (4/1) Sore 

Laporan Wartawan Tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Kasus pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis terkait izin prinsip pembangunana pariwisata di Rupat Utara memasuki babak baru awal tahun 2018 ini. Dimana dua terdakwa Bukhori dan Muskarya memasuki sidang penuntutan, Kamis (4/1) Sore.

Dua terdakwa ini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis dengan hukuman yang bervariasi. Terdakwa Bokhari dituntut dengan hukuman satu tahun enam bulan, sementara Terdakwa Muskarya di tuntut hukuman penjara selama satu tahun empat bulan.

Tuntutan kedua terdakwa ini dibacakan secara terpisah oleh JPU Kejari Bengkalis. Pembacaan dilakukan langsung JPU Handoko dan Novrisyah di hadapan Majelis hakim yang diketuai Zia Ul Jannah dengan di dampingi dua hakim anggota.

Muskarya terbukti bersalah melakukan tindak pidana memalsukan tanda tangan hal ini terbukti dari fakta persidangan dengan keterangan sejumlah saksi. Bahkan dari fakta persidangan terdakwa mengakui perbutannya.

Begitu juga terhadap Bokhari, menurut keyakinan JPU Kejari Bengkalis pihaknya meyakini dari fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis. Bahkan Bukhari pun mengakui perbuatannya dalam persidangan.

JPU menjelaskan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ke dua terdakwa. Diantaranya hal yang memberatkan kasus pemalsuan tanda tangan Bupati Bengkalis ini menjadi perhatian buplik.

"Sementara hal yang meringankan kedua terdakwa yakni karena mereka berprilaku sopan, dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan. Selain itu juga mengakui perbuatannya, " jelas Handoko saat membacakan Tuntutan JPU.

Tuntutan Kedua terdakwa ini sesuai dengan dakwaan JPU yang terbukti dalam fakta persidangan. Dakwaan JPU yakni pasal Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang.

Atas pembacaan tuntutan ini, PH kedua terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dijadwalkan dalam sidang Senin pekan depan.

"Agenda sidang dilanjutkan Senin pekan depan, kita akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan JPU," ungkap salah seorang PH terdakwa, Khairul Majid usai sidang.(*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help