Izin Untuk Pelantikan Pejabat Butuh Proses Lama di Kemendagri

Tiga Pejabat Eselon II yang menjalani Assessment tahun 2017 silam akhirnya sudah dilantik Gubernur Riau

Izin Untuk Pelantikan Pejabat Butuh Proses Lama di Kemendagri
Tribun Pekanbaru/ Nasuha
Tiga Pejabat Eselon II Pemprov Dilantik Gubernur Riau Senin (8/1/2018) malam 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru Nasuha Nasution

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU - Tiga Pejabat Eselon II yang menjalani Assessment tahun 2017 silam akhirnya sudah dilantik Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Senin (8/1) malam. Kini masih tersisa 400 an Pejabat Eselon III dan IV yang belum dilantik.

Menurut keterangan dari Gubernur saat ini masih menunggu proses izin di Kementerian Dalam Negeri. Karena sebagai petahana yang maju di Pilkada harus meminta izin Mendagri jika melakukan pergantian pejabat.

Persoalannya saat ini ada 171 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengikuti Pilkada serentak dan banyak yang mengurus sama, sehingga berkas menumpuk di Kemendagri.

"Karena posisi saya sekarang (Maju Pilkada) memang sedikit sulit untuk lakukan pelantikan, harus ada izin di Kemendagri. Inilah yang membuat kendala untuk pelantikan pejabat di Riau, "ujar Andi Rachman sapaan akrabnya Gubernur kepada Tribun Senin malam.

Meskipun demikian menurut Andi Rachman, Ia optimis bisa awal tahun ini dilakukan pelantikan kepada pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi. Sehingga pelaksanaan APBD 2018 tidak Terkendala.

"Kita ingin segera dilantik dan menjalankan tugas APBD 2018 sejak awal. Semoga saja bisa disetujui segera, "ujarnya.

Gubernur juga menginginkan sebelum cuti ikut Pilkada Februari mendatang sudah diisi semua jabatan eselon III dan IV yang masih perlu diisi tersebut. Terutama untuk pejabat yang bertugas di UPT dan UP yang baru disetujui Kemendagri.

"Terpenting untuk UPT yang baru itu, agar kerja tidak ada hambatan lagi, "jelas Andi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ikhwan Ridwan mengatakan kendala di Kemendagri karena banyaknya berkas yang menumpuk untuk proses izin pelantikan pejabat.

Halaman
12
Penulis: Nasyuha
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help