TribunPekanbaru/

Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Inhu Belum Gajian

Anggota DPRD Inhu, Suharto kepada sejumlah wartawan menyayangkan hal itu terjadi.

Lembaga Eksekutif dan Legislatif di Inhu Belum Gajian
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Imbas dari keterlambatan dalam pengesahan APBD Inhu tahun 2018, Bupati, Wakil Bupati, serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) belum gajian hingga Selasa (9/1/2018).

Sebab sesuai aturan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, APBD Inhu harus disahkan paling lambat tanggal 30 November 2017 lalu.

Anggota DPRD Inhu, Suharto kepada sejumlah wartawan menyayangkan hal itu terjadi. “Harusnya melalui mekanisme pemeriksaan terlebih dahulu, siapa yang mengalami keterlembatan. Tidak harus dipukul rata dan dewan baru bisa membahas RAPBD 2018 ketikan ada berkas yang disampaikan eksekutif,” ujar Suharto, Selasa (9/1/2018).

Suharto menyampaikan bahwa yang berhak menentukan penundaan gaji tersebut adalah Inspektorat Provinsi Riau. Penundaan pembayaran gaji tersebut bukan menjadi kewewenangan Pemerintah Kabupaten Inhu. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak Inspektorat dan DPKAD Provinsi Riau terhadap siapa yang akan mendapatkan sanksi tersebut. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help