Tindaklanjuti Surat Edaran Kemenpan RB, BKPSDM Ingatkan ASN Pemko Jaga Netralitas

Pihaknya bisa saja menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan jika ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Tindaklanjuti Surat Edaran Kemenpan RB, BKPSDM Ingatkan ASN Pemko Jaga Netralitas
tribunPekanbaru/Syaiful Misgiono
416 Aperatur Sipil Negara (ASN) Pemko Pekanbaru menerima kenaikan pangkat di aula kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (15/9/2016). 

Laporan : Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Kota Pekanbaru mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap menjaga netralitasnya dalam Pilgub 2018. Himbauan ini menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan).

Surat edaran ini terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan Legislatif tahun 2019 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

"Kita sudah mendapat surat edaran, secara resmi memang belum, tetapi baru melalui WA sudah disampaikan edaran kepada kami," kata Kepala Bidang (Kabid) Displin, BKPSDM Kota Pekanbaru, Fajri Adha, Selasa (9/1).

Dalam surat edaran tersebut, Menpan RB mengingatkan kembali ASN tentang undang-undang No.5 tahun 2014, tentang ASN, Pasal 2 huruf f. Kemudian undang-undang No.10 tahun 2016, perubahan kedua atas undang-undang No.1 tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang. Kemudian tentang Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2004, tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010, tentang displin ASN.

"Nantinya kalau surat ini sudah sampai, kita akan tindak lanjuti dan akan disosialisasikan kepada seluruh ASN. Termasuk terkait sanksinya, apakah dia nantinya melanggar kode etik. Pada intinya ada sanksi tegasnya. Nanti kita pelajari lagi apa saja sanksinya," katanya.

Pihaknya bisa saja menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan jika ada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Kita harus ikuti rambu-rambu. Kepada ASN baca aturannya, agar kita tidak terkena sanksi. Sanksi sendiri berjenjang. Kalau dari kita tidak bisa (beri sanksi,red), nanti ada dari Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kemendagri akan turun untuk memberi sanksi kepada ASN apabila melakukan pelanggaran. Tergantung kesalahan," pungkasnya.

Penulis: Syaiful Misgio
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved