Pekanbaru

Banyak Proyek Masuk Tunda Bayar, Sekda M Noer Akan Tegur Kepala OPD

M Noer mengaku akan menegur kepala OPD yang tetap memberikan proyek sementara kondisi keuangan tidak memadai.

Banyak Proyek Masuk Tunda Bayar, Sekda M Noer Akan Tegur Kepala OPD
TribunPekanbaru/DoddyVladimir
M Noer 

Laporan : Syaiful Misgiono

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Muhammad Noer MBS meminta maaf kepada pihak kontraktor yang masuk tunda bayar. Dirinya mengaku tidak menginginkan kondisi ini terjadi. Namun akibat keuangan Pemko Pekanbaru yang tidak mencukupi untuk membayarkan seluruh proyek yang dikerjakan kontraktor, maka pihaknya harus melakukan tunda bayar.

"Sebagai piminan saya mohon maaf kepada rekanan yang masuk tunda bayar," kata M Noer usai menemui para kontraktor yang mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (10/1).

M Noer mengaku akan menegur kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tetap memberikan proyek sementara kondisi keuangan tidak memadai. Sebab sebelumnya dirinya sudah mengingatkan kepada seluruh OPD agar melakukan skala prioritas terhadap pekerjaan yang akan dilakukan.

"Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Nanti OPDnya juga akan saya tegur," katanya.

Seperti diketahui, puluhan kontraktor mendadak mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (10/1). Mereka ada perwakilan dan pimpinan perusahaan yang mengerjakan proyek di lingkungan Pemko Pekanbaru. Seperti proyek semenisasi bahu jalan dan drainase. Baik dibawah nauangan Dinas Pekerjaan Umum, maupun di bawah nauangan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Mereka mendatangi kantor Walikota Pekanbaru karena proyek yang mereka kerjakan tidak kunjung cairkan. Sementara proses pekerjaan di lapangan sudah tuntas di laksanakan.

"Kita tunggu sampai 31 Desember 2017 kemarin ternyata dananya tidak ada masuk ke rekening perusahaan kita. Totalnya dari 600 paket itu, baru 25 persen yang dibayarkan, sisanya 75 persen lagi belum dibayarkan," kata Jannes, salah seorang kontraktor yang ikut mendatangi kantor Walikota.

Pihaknya meminta agar proyek yang sudah mereka kerjakan ini segera dibayarkan. Sebab Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dikeluarkan sejak bulan november 2017 lalu.

"Kalau memang defisit kenapa kita tetap disuruh kerja dan SPKnya dikeluarkan. Kita ini kan perusahaan kecil jadi kalau mau kerja kita pinjam duit dulu," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Syaiful Misgio
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help