TribunPekanbaru/

Bengkalis

Dua Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Bengkalis Dihukum 1 Tahun 3 Bulan

JPU Kejari Bengkalis Novriasyah saat ditemui awak media mengatakan masih pikir pikir dulu terkait putusan ini.

Dua Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Bengkalis Dihukum 1 Tahun 3 Bulan
TribunPekanbaru/Muhammad Natsir
Dua Terdakwa Pemalsuan Tanda Tangan Bupati Bengkalis saat mendengarkan putusan majelis hakim, Selasa (9/1) malam. 

Laporan Wartawan Tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Dua terdakwa pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis Amril Mukminin sedikit mendapat keringanan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejari Bengkalis. Pasalnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis diketuai Zia Ul Jannah menjatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Selasa (9/1) malam kemarin.

Dua terdakwa pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis terkait dokumen izin prinsip Pembangunan Kepariwisataan di Pulau Rupat ke PT Bumi Rupat Indah (BRI) , diantaranya Muskarya dan Bukhari dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan. Sementara sebelumnya JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis menuntut hukuman satu tahun enam bulan terhadap Bukhori dan satu tahun empat bulan terhadap Muskarya.

Berdasarkan Keyakinan Majelis hakim Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pemalsuan seperti di dakwakan JPU Kejari Bengkalis. Dimana JPU dalam dakwaan mengatakan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengakibatkan merugikan kepala daerah dan pemerintah daerah.

Zia Ul Jannah secara tegas membacakan putusan hakim terhadap perkara mereka di depan kedua terdakwa. Sebelum membacakan keputusan kedua terdakwa diminta berdiri di hadapan majelis hakim mendengarkan putusan.

Muskarya dan Bukhori terlihat santai dengan dengan memandang majelis saat pembacaan putusan dihadapan hakim. Terlihat mereka seperti telah siap menerima putusan dari majelis hakim.

"Menyatakan terdakwa Bukhori bin Rozali dan Muskarya alias Arya terbukti secara sah meyakinkan menyuruh dan melakukan pemalsuan tanda tangan. Untuk itu majelis menjatuhkan hukuman satu tahun tiga bulan," terang Zia Ul Jannah saat membacakan putusan.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan meringankan terhadap hukuman kedua terdakwa. Hal yang meringankan ini diantaranya kedua terdakwa dianggap majelis bertindak sopan dalam persidangan.

Kemudian mengakui perbuatannya serta tidak berbelit belit saat memberikan keterangan. Berdasarkan pertimbangan ini majelis hakim memutuskan menghukum kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU kejaksaan Negeri Bengkalis.

Zia Ul Jannah juga menyampaikan memberikan waktu bagi terdakwa dan JPU untuk menerima atau melakukan upaya hukum terhadap keputusan hakim tersebut. "Terdakwa dan JPU memiliki waktu satu minggu untuk pikir pikir terhadap putusan majelis ini, " jelas Zia Ul Jannah singkat.

Sementara itu, usai putusan majelis hakim, JPU Kejari Bengkalis Novriasyah saat ditemui awak media mengatakan masih pikir pikir dulu terkait putusan ini. "Kami nyatakan masih pikir pikir dulu terkait akan mengajukam banding atau tidak, "terang Novriasyah.

Seperti diketahui, kasus pemalsuan tanda tangan bupati Bengkalis pada izin prinsip pembangunan pariwisata Rupat Utara bergulir pada awal 2017. Kabag Hukum Setda Bengkalis melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan bupati tersebut pada bulan Februari lalu ke Mapolres Bengkalis.

Kemudian pihak kepolisian melimpahkan perkara ini kekejaksaan Negeri Bengkalis dengan dua tersangka yakni Bukhori dan Muskarya. Kedua tersangka disidangkan dihadapan hakim mulai 25 Oktorber 2017 lalu.(*)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help