Persoalan Tunda Bayar Kesalahan OPD, DPRD Pekanbaru Segera Panggil TAPD

Sebab, jika alasannya karena rasionalisasi anggaran dan kas kosong, kenapa tetap dipaksakan pekerjaan proyek tersebut.

Persoalan Tunda Bayar Kesalahan OPD, DPRD Pekanbaru Segera Panggil TAPD
tribunpekanbaru/syaifulmisgio
Puluhan kontraktor mendadak mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (10/1/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU- Mengeluhnya para kontraktor ke Pemko Pekanbaru kemarin, ditanggapi kalangan legislatif.

Mereka menilai, hal ini terjadi, karena tidak adanya perencanaan yang matang dari OPD terkait.

Sebab, jika alasannya karena rasionalisasi anggaran dan kas kosong, kenapa tetap dipaksakan pekerjaan proyek tersebut.

Karena itu, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel SH MH menyarankan, agar Tim Banggar DPRD Pekanbaru, memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru secepatnya.

"Jadi kita minta, melalui Banggar, agar diundang Sekko, BPKAD dan Bapenda, supaya ada penjelasan dari mereka. Intinya mereka yang terhimpun di TAPD lah dipanggil," kata Roni Amriel, Kamis (11/1/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Pemanggilan ini bertujuan, agar ada penjelasan yang kongkrit, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Baca: Proyek Tidak Kunjung Dibayarkan, Puluhan Kontraktor Geruduk Kantor Walikota

Baca: Tewas di Hari Ulangtahun Karyawan BRI Meregang Nyawa di Jalan Raya, Akun FBnya Dibanjiri Doa

Persoalan tunda bayar ini menunjukkan, bahwa pendapatan dan penerimaan tidak sesuai dengan asumsi APBD yang sudah ditetapkan 2017 lalu sebesar, Rp2,3 triliun.

"Tapi itu tadi, kita tidak mau berasumsi yang macam-macam di lapangan. Maka kita mau ada penjelasan TAPD. Artinya, ketika sudah ada penjelasannya, sehingga pihaknya di DPRD bisa ikut menjelaskan kepada para rekanan yang bertanya. Sekarangkan banyak ni rekanan, kawan-kawan di luar mengeluhkan soal kegiatan yang ditunda pembayarannya. Apalagi mereka sudah datang ke Pemko," katanya.

Sekedar gambaran, karena tidak ada kejelasan soal pembayaran kegiatan dari Pemko Pekanbaru, Rabu kemarin, para kontraktor menggeruduk Kantor Pemko. Total pekerjaan mereka dari 600 paket itu, baru 25 persen yang dibayarkan, sisanya 75 persen lagi belum dibayarkan.

Para kontraktor meminta, agar proyek yang sudah mereka kerjakan ini segera dibayarkan.

Sebab Surat Perintah Kerja (SPK) sudah dikeluarkan sejak bulan november 2017 lalu. (*)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help