TribunPekanbaru/

APKASI dan PGRI Sambangi Kantor Bupati Siak

Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Mutu Guru APKASI Himmatul Hasanah mengaku senang sampai di kabupaten Siak

APKASI dan PGRI Sambangi Kantor Bupati Siak
Desain Tribun Pekanbaru
ilustrasi tribun 

Laporan wartawan Tribunsiak.com, Mayonal Putra

TRIBUNSIAK.COM,SIAK - Rombongan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pusat menyambangi kantor bupati Siak, Rabu (31/1/2018).

Mereka disambut hangat oleh Asisten Administrasi dan Umum Pemkab Siak Jamaluddin, di ruang Pucukrebung.

Staf Ahli Bidang Pendidikan dan Mutu Guru APKASI Himmatul Hasanah mengaku senang sampai di kabupaten Siak. Sebab, sebelum sampai di Siak, sudah 120 kabupaten yang dikunjungi sebelumnya. Siak ternyata salah satu kabupaten dengan tata kota dan infrastruktur yang baik.

"Kedatangan rombongan kami ke Kabupaten Siak untuk membantu menjembatani apa yang menjadi permasalahan di daerah ini. Terutama kami ingin mengambil aspirasi pada bidang pendidikan," kata dia, ramah.

Ia menguraikan, sebanyak 120 Kabupaten yang telah dikunjungi, masing-masing kabupaten mengemukakan masalah yang hampir sama. Kebanyakan, kata dia, mengeluhkan tentang minimnya perhatian Pemda kepada guru serta kepada guru honorer.

"Sebelum ke Siak, kami terlebih dahulu beraudiensi dengan Pemkab Kampar. Dapat disimpulkan, secara makro, Pemda kurang memperhatikan nasib guru," kata perempuan yang juga mengajar di Universitas Negeri Yogjakarta itu.

Dari kunjungannya berkeliling di kabupaten se Indonesia, ada 17 persoalan yang menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo, dan Menpan RB Asman Abnur. Rencananya bakal disampaikan Jumat, besok.

Ia melanjutkan, di antara poin tersebut ia bakal meminta kepada pemerintah pusat menerbitkan PP tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga guru GTT dapat diangkat menjadi pegawai Pemkab.

Kemudian, pemerintah segera melakukan pengisian formasi guru TK hingga guru SMP dengan memberikan kesempatan kepada guru GTT, yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Atau rekrutmen guru baru untuk menutupi guru yang memasuki masa pensiun yang jumlahnya cukub besar setiap tahun.

Mencabut moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk guru, khususnya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

"Kami meminta dibuka kembali seleksinya pada tahun 2018 ini," kata dia.

Pihaknya juga meminta agar melindungi guru dari kriminalitas dan mengembalikannya kewenangan pengelolaan SMK dan SMA kepada kabupaten. Hal ini didasari sejak pengelolaan beralih ke provinsi, pengelolaan SMK dan SMA kurang maksimal.

"Kemudian para orangtua siswa banyak yang mengeluh, karena semuanya jadi bayar," kata dia.

Pihaknya juga meminta agar guru tidak lagi dibebani dengan tugas SPJ dana BOS. Karena sangat mengangu tugas pokoknya sebagi guru, dan banyak waktu yang terbuang hanya menyelesaikan persoalan administrasi yang bukan Tupoksi guru.(*)

Penulis: Mayonal Putra
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help