Begini Aturan Baru KPR Bersubsidi Dari Kementrian PUPR

Untuk KPR subsidi di tahun 2018, terdapat sedikit perubahan yang harus diikuti.

Begini Aturan Baru KPR Bersubsidi Dari Kementrian PUPR
Tribun Pekanbaru/ Hendri Gusmulyadi
Foto bersama sejumlah pihak pada gelaran sosialisasi Kebijakan KPR Bersubsidi 2018, yang diadakan DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Riau, Kamis (1/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru Hendri Gusmulyadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Riau, menggelar sosialisasi Kebijakan KPR Bersubsidi 2018, bersama Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pekanbaru dan BTN Syariah Cabang Pekanbaru, di Hotel Pengeran Kamis (1/2/2018).

Beberapa pihak terkait hadir pada gelaran yang berlangsung sejak siang hingga malam itu. Di antaranya Branch Manager BTN Cabang Pekanbaru, Kabul Budi Setiawan, Branch Manager BTN Syariah Aries Tuti, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah, Ketua DPD Apersi Provinsi Riau Idham Chalik Harahap, serta anggota dan pengurus Apersi lainnya.

Dalam paparan terkait kebijakan baru KPR bersubsidi yang disampaikan oleh pihak BTN Pekanbaru, ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh pengembang dalam memasarkan perumahan bersubsidi maupun konsumen untuk memiliki rumah.

Branch Manager BTN Pekanbaru, Kabul Budi Setiawan mengatakan, sesuai kebijakan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk KPR subsidi di tahun 2018, terdapat sedikit perubahan yang harus diikuti.

Pertama, pengembang harus terdaftar di Kementrian PUPR dan harus menjadi anggota sebuah Asosiasi pengembang.

"Jadi yang belum daftar di PUPR harus daftar dulu. Nah kebetulan sekarang kita dengan (sosialisasi, red) apersi Riau," jelas Kabul.

Aturan kedua kata dia, Kementrian PUPR juga telah menetapkan aturan lainnya bagi setiap konsumen yang ingin memiliki rumah bersubsidi, diharuskan telah memiliki E-KTP agar bisa dicocokkan dengan data disdukcapil. Sebab sistem BTN saat ini juga telah terkoneksi dengan sistim online disduk capil.

"Kemudian yang ketiga tentang ada ketentuan dan syarat mengenai teknis bangunan. Sehingg hal ini perlu kita sosialisasikan kembali agar program KPR Subsidi inu untuk wilayah Riau bisa berjalan sesuai ketentuan," jelasnya.

Teknis bangunan yang dimaksud dalam atutan baru ini, bagi setiap pengembang harus menjamin kualitas rumah yang akan mereka pasarkan, serta bertanggung jawab jika terjadi kerusakan saat sudah menjadi milik konsumen.

"Tapi masih belum kita putuskan lebih lanjut, ini kita akan detilkan kembali teknisnya," jelasnya.

Kualitas bangunan rumah bersubsidi di Riau menurut Kabul, kebanyak sudah memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Namun yang paling ditekankan, pengembang bisa mematuhi peraturan yang talah ditetapkan oleh kementrian PUPR tersebut.

Ia menyebut, Bank BTN sendiri menggunakan subsidi selisih bunga untuk KPR Bersubsidi di tahun 2018. Harga jual yang telah ditetapkan saat ini maksimal berada di angka Rp.130 juta.

"Harga jual rumah bersubsidi sudah ditentukan permasing-masing Provinsi dan kita semua akan tetap taat dan patuh kepada ketuntuan yang sudah ditetapkan. Dan setiap daerah berbeda. Potensi di Riau pun masih cukup besar," kata Kabul. (dri)

Penulis: Hendri Gusmulyadi
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved