KPU Inhu Soroti 30 Persen Keterwakilan Perempuan pada Parpol

Permasalah Parpol di Inhu umumnya adalah pemenuhan 30 masih menjadi masalah

KPU Inhu Soroti 30 Persen Keterwakilan Perempuan pada Parpol
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hulu (Inhu) telah selesai melaksanakan verifikasi partai politik (Parpol) dan menyampaikan hasilnya pada Jumat (2/2/2018). Ketua KPU Inhu, Muhammad Amin menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil verifikasi, permasalah Parpol di Inhu umumnya adalah pemenuhan 30 masih menjadi masalah. Meski begitu, KPU Inhu menyatakan 15 Parpol di Inhu lulus verifikasi.

Amin menyampaikan proses verifikasi Parpol ini berdasarkan pada PKPU nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019. . Proses verifikasi sendiri dilaksanakan selama tiga hari dimulai tanggal 30 Januari 2018 hingga tanggal 1 Februari 2018. Dalam proses verifikasi terdapat sejumlah hal yang menjadi bahan verifikasi oleh KPU Inhu, yakni kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu. Berdasarkan hasil verifikasi itu, 15 Parpol di Inhu dinyatakan memenuhi syarat.

"Iya (hasil verifikasi red) semua parpol yang di tingkat kabupaten sudah (lolos) atau Memenuhi syarat (MS) berita acara sudah dibagikan ke masing-masing," ujar Amin. Amin juga mengatakan nantinya, setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, KPU akan mengunggah hasil dan keputusannya dalam web KPU. "Nanti hasilnya akan kita upload dalam web kita juga," sebutnya.

Sementara itu, 15 parpol yang lolos verifikasi pada tingkat pusat adalah Perindo, Berkarya, dan Garuda. Lalu PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Demokrat, PKB, PBB, dan PKPI. Diakui Amin, permasalahan pada parpol yang diverifikasi hanya pada pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dapam kepengurusan inti.

Namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil karena ditingkat daerah hanya memperhatikan, tidak wajib. "Partai yang masih belum memenuhi agar dapat merubah data mereka pada Sipol, untuk memasukkan keterwakilan perempuan tersebut," saran Amin. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help