Hadiri Undangan Konvensi Nasional Media Massa, Menkeu: Saya Bingung

Namun, karena setiap hari bertemu dan bergaul dengan wartawan, saya sudah jadi akrab dengan kawan-kawan media

Hadiri Undangan Konvensi Nasional Media Massa, Menkeu: Saya Bingung
Repro/Kompas TV
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. 

Laporan Riki Suardi dari Padang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara Konvensi Nasional Media Massa yang digelar di Lantai II Ballroom Grand Inna Muara Hotel, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/2/2018).

Pada konvesi nasional yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2018 itu, Sri Mulyani mengaku bingung ketika menyampaikan sambutannya di hadapan ratusan insan pers yang hadir.

"Saya bingung menteri keuangan diundang dalam kegiatan pers. Namun, karena setiap hari bertemu dan bergaul dengan wartawan, saya sudah jadi akrab dengan kawan-kawan media," kata Sri Mulyani, Kamis.

Dikesempatan itu, Sri Mulyani berpesan kepada insan pers untuk bersama-sama meneruskan perjuangan mulia dan menjaga Indonesia agar terus bersatu, karena menjaga Indonesia bersatu juga tanggungjawab insan pers.

"Mari terus kita jaga Indonesia ini agar terus bersatu. Pers adalah perpanjangan tangan masyarakat. Semua masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasnya melalui insan pers," ujarnya.

Usai menyampaikan sambutan, Sri Mulyani kemudian menerima tanda cindramata dari penanggung jawab HPN, Margiono yang merupakan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Pada acara tersebut, juga hadir sejumlah tokoh pers. Di antaranya, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, pelakunusaha media, Anindya Novyan Bakrie, dan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetio, serta Direktur AC Nielcen Hellen Katherina.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam sambutan Konvensi Nasional menyebut, bahwa pertumbuhan media siber sekarang ini meningkat drastis, disebabkan karena begitu mudahnya orang membuat media siber tanpa memerlukan izin.

Hingga 2017, kata dia, jumlah media siber diperkirakan mencapai 43.300. Dari jumlah tersebut, ada yang betul-betul serius ingin menjadikan dirinya sebagai media profesional.

"Tapi juga banyak orang yang membuat media siber hanya memanfaatkan media tersebut untuk mencari uang dengan cara pemerasan, kendian untuk jadi kepentingan pencitraan alat kepentingan lainnya, baik politis maupun ideologi," ujarnya.

Dewan Pers, kata dia, kewalahan menghadapi pertumbuhan media siber. Bahkan, pemerintah mukai dari lembaga kementerian hingga lembaga-lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah juga kewalahan menghadapi serangan media online yang sebagian besar merupakan media abal-abal.

"Saya kira, banyaknya media siber yanh sebagian beaar abal-abal, menjadi penyebab kemerdekaan pers tersandra. Kemerdekaan pers di Indonesia dari sisi "freedom from" cukuo baik. Tapi dari sisi "freedom to" sangat buruk," ungkapnya.

Hingga kini, tambahnya, Dewan Pers terus melakukan verifikasi vaktual. Tapi bila metujuk pada proses pendataan yabg pernah dilakukan Dewan Pers dan kemudian diterbitkan menjadi buku "Data Pers 2015".

"Dalam buku itu, media online yang memenuhui syarat disebut sebagai perusahaan pers hanya 168 perusahaan pers saja. Artinya, hanya 0,04 persen media online layak disebut profesional. Selebihnya abal-abal," pungkasnya.(*)

Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help