Rokan Hulu

Interkoneksi Osaka Terkendala Pembebasan Lahan, Pemkab Rohul Bantu Carikan Solusi

Pemerintah Provinsi Riau dan Kanwil BPN Riau saat ini juga tengah berupaya menyelesaikan secara adminisrasi dan teknis.

Interkoneksi Osaka Terkendala Pembebasan Lahan, Pemkab Rohul Bantu Carikan Solusi
Kompas/Kris Mada
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunrohul.com, Donny Kusuma Putra

TRIBUNROHUL.COM, PASIRPANGARAIAN -Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terus berupaya menyelesaikan kendala yang dihadapi PT Waskita melanjutkan progress pelaksanaan proyek pembangunan jaringan interkoneksi irigasi Okak-Samo-Kaiti (Osaka) sepanjang 9,6 Km.

Kendala yang dihadapi kontraktor tersebut adalah pembebasan lahan. Jaringan interkoneksi Osaka melintasi sejumlah desa di Kecamatan Rambah Samo serta Kecamatan Rambah, Kabupaten Rohul.

Proyek yang dibangun dari dana APBN dengan pagu anggaran Rp137 miliar. Nantinya akan mengairi 2.246 hektar dari 3.246 hektar luas lahan persawahan di kecamatan sentra produksi pangan Rohul itu.

Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Rohul, Nifzar SP Mip‎ menjelaskan, secara administrasi, Pemkab Rohul akan tetap membantu pihak rekanan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan sekitar 3,6 Km. Khususnya yang masuk kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang menjadi kewenangan kementerian transmigrasi. ‎

Sehingga untuk penyelesaian pembebasan lahan 3,6 Km, pembangunan jaringan Irigasi Osaka, tentunya membutuhkan proses di kementerian transmigrasi.

"Ini bentuk komitmen Pemkab Rohul dalam mendukung proyek pembangunan jaringan Interkoneksi Osaka 9,6 Km di Kecamatan Rambah dan Rambah Samo,"‎ katanya, Kamis (8/2/2018).

Diakuinya, pemerintah Provinsi Riau dan Kanwil BPN Riau saat ini juga tengah berupaya menyelesaikan secara adminisrasi dan teknis.

Nifzar menambahkan, PT Waskita tidak pada titik atau spot yang sedikit bermasalah, namun mereka bisa menggeser pelaksanaan kegiatan yang tidak ada masalah.

"Secara durasi waktu, perusahaan tidak dirugikan secara kemajuan pekerjaan, sambil kita menyelesaikan pengadaan lahan dan ganti rugi lahan, kuncinya BPN Rohul dan Riau, bagaimana kawasan HPL sepanjng 3,6 Km bisa di akomodir untuk pembangunan jaringan irigasi," ungkapnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian transmigrasi. Pihak Kementerian sudah menyatakan ini sudah diserahkan ke daerah, dalam hal ini Kanwil BPN Riau dan Pemprov Riau.

Ditambahnya, saat pembebasan lahan yang belum diganti rugi untuk pembangunan jaringan Irigasi Osaka masuk kedalam HPL. Saat HPL akan diambil untuk jaringan irigasi oleh Kementerian PUPR, maka harus diseleaikan secara administrasi.

"Kini sedang dalam tahap porses, kita terus koordinasi dengan Pemprov Riau, dalam hal ini adalah biro Tapem dan Otda Setda Prov Riau. Secara kewenangan pengadaan tanah, itu ada di Kanwil BPN Provinsi Riau," terangnya.

Aggaran ganti rugi lahan 3,6 Km, persisnya ia kurang mengetahui, Namun jelasnya, anggaran untuk pembebesan lahan sudah tersedia di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

"Tahun 2017, sebenarnya 320 persil yang sudah dibebaskan dan itu sudah clear. Namun masih ada menyangkut 6 persil, itu kita lakukan tindakan kongjunasi, uangnya kita titipkan di Pengadilan Negeri. Dimana barangnya dilakukan secara fisik pekerjaan, sehingga tidak terhalang terhadap progres dari pengerjaan tahap I dalam hal ini jaringan primer," pungkasnya.(*)

Penulis: Donny Kusuma Putra
Editor: M Iqbal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help