KPUD Inhil Tidak Permasalahkan Beredarnya APK Bapaslon Pilkada Inhil 2018

Menurut Ketua KPUD Inhil, Suhaidi, keberadaan APK merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada

KPUD Inhil Tidak Permasalahkan Beredarnya APK Bapaslon Pilkada Inhil 2018
Tribun Pekanbaru/ T. Muhammad Fadhli.
Ketua KPUD Inhil, Suhaidi. 

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Inhil tidak mempermasalahkan telah beredarnya baliho dan Alat Peraga Kampanye (APK) lainnya dari Bakal Calon Pasangan (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Inhil pada pilkada serentak 2018 di sejumlah sudut Kabupaten Inhil dan Kota Tembilahan.

Menurut Ketua KPUD Inhil, Suhaidi, keberadaan APK merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Bahkan tanpa keberadaan APK sebagai alat sosialisasi, menurutnya lagi akan menimbulkan keraguan di tengah-tengah masyarakat terkait jadi atau tidaknya pelaksanaan pilkada.

“Ini bukan suatu masalah, jika kita memandang dari segi sosialisasinya. Lagian mereka juga belum ditetapkan sebagai pasangan calon,” ucap Suhaidi, Jum’at (9/2/2018).

Lebih lanjut Suhaidi menjelaskan, berbeda halnya jika Bapaslon sudah memasuki masa kampanye, karena sesuai dengan PKPU No. 4 tahun 2017 tentang masa kampanye, segala bentuk pengadaan APK dari setiap pasangan calon baik dari segi jumlah maupun ukuran difasilitasi oleh KPU setempat.

“Saat ini kan belum masuk masa kampanye, sehingga belum saatnya dilakukan penertiban," ujar Suhaidi.

Dijelaskan Suhaidi lagi, sesuai dengan PKPU no 4 tahun 2017, KPU membatasi jumlah APK yang akan dipasang tim pemenangan pasangan calon baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

“Yang mana untuk baliho KPU menetapkan sebanya tiga buah di tingkat Kabupaten dan kota, sepuluh buah umbul-umbul di setiap Kecamatan serta dua buah spanduk di tiap-tiap Desa bagi masing-masing pasangan calon,” tutur Suhaidi.

Pembatasan tersebut dikatakan Suhaidi, bertujuan untuk menghindari terjadinya perang baliho serta pemasangan APK secara suka-suka.

Meski demikian, jika tim pemenangan psasangan calon merasa kurang dengan jumlah APK yang difasilitasi, maka akan ada penambahan jumlah baliho.

“Umbul-umbul dan spanduk sebanyak-banyaknya 150% dari jumlah APK dari setiap pasangan calon. Sedangkan untuk desain APK itu sendiri, ditentukan oleh masing-masing tim pemenangan pasangan calon,” tandas pria yang juga akrab disapa pak Ustadz ini.(*)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help