TribunPekanbaru/

Advertorial

Lantik 13 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Wardan Ingatkan Jabatan Adalah Amanah

Wardan menyebutkan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini merupakan momentum yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas baru

Lantik 13 Pejabat Eselon III dan IV, Bupati Wardan Ingatkan Jabatan Adalah Amanah
FOTO/KOMINFO INHIL
Bupati Inhil HM Wardan memasangkan tanda pangkat kepada pejabat yang dilantik di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan, Sabtu (10/2). 

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir HM Wardan mengambil sumpah dan melantik 13 pejabat eselon III dan eselon IV di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan, Sabtu (10/2/2018).

Ke-13 pejabat yang dilantik terdiri dari sembilan pejabat eselon III dan empat pejabat eselon IV. Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati Wardan berpesan, jika jabatan yang diberikan ini merupakan amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati dan harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan ”pemerintahan yang baik”. Muara dari semuanya adalah terwujudnya visi Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Kabupaten yang Maju Bermarwah dan Bermartabat.

“Selamat kepada pejabat yang menempati jabatan baru serta dapat bekerja dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya semuanya mampu melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bupati Inhil dalam sambutannya.

Wardan menyebutkan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini merupakan momentum yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas baru di lingkungan Pemkab Inhil.

“Nantinya diharapkan mampu meningkatkan dinamisasi dan kinerja Pemkab Inhil pada umumnya,” tutur Wardan.

Menurutnya, secara umum tidak ada yang luar biasa pada pelantikan kali ini. Sebab semua ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta berbagai aturan kepegawaian lainnya.

Selain itu, menurut bupati, pelantikan ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang-Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu ketentuan yang biasa dalam bidang kepegawaian yang dilaksanakan terhadap pejabat struktural yang menduduki jabatan baru, baik karena mutasi horisontal. Seperti pergeseran dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat, maupun mutasi vertikal, yakni pergeseran dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi atau promosi,” jelas bupati.

Lebih lanjut bupati menuturkan, selain untuk mengisi kekosongan jabatan dikarenakan beberapa pejabat telah memasuki purna tugas, mengundurkan diri karena pindah wilayah kerja atau melanjutkan pendidikan, promosi serta rotasi pejabat kali ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat bukan suatu fenomena birokrasi yang luar biasa, tetapi adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

“Pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi. Kami telah berusaha semaksimal mungkin menempatkan saudara melalui hasil penilaian yang lebih objektif oleh tim Baperjakat Pemkab Inhil dengan melihat kompetensi, prestasi kerja, integritas, loyalitas, moralitas dan aspek manajemen sumber daya manusia,” imbuh Wardan.

Ditambahkannya, pelantikan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dan pejabat pengawas kali ini telah direkomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Orda Nomor : 821/1111/Otda tanggal 08 Februari 2018.

“Khusus kepada dr. Irianto selaku Direktur RSUD Puri Husada yang lama akan melanjutkan pendidikan endoskopi, kami ucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini kepada Pemkab Inhil,” tukasnya.

Selanjutnya untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Inhil, diharapkan tetap bersemangat serta tidak menurunkan semangat kerja.

“Hal ini tetap menjadi perhatian Pemkab Inhil dan proses pembinaan karier telah diusulkan ke Dirjen Otda dan Dirjen Dukcapil sesuai Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 820/BKPSDM-MP/340 dan Nomor : 820/BKPSDM-MP/341 tanggal 29 Januari 2018,” pungkas Wardan. (adv)

Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: harismanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help