Indragiri Hilir

Pelanggan PLN di Tembilahan Ini Terperanjat Saat Tahu Didenda 11 Juta Rupiah

Bambang yang didampingi Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Cabang Provinsi Riau secara resmi telah memasukkan surat pengaduan

Pelanggan PLN di Tembilahan Ini Terperanjat Saat Tahu Didenda 11 Juta Rupiah
Istimewa
PAHAM Cabang Provinsi Riau perwakilan Tembilahan saat memasukkan surat pengaduan kepada Disperindag Inhil Cq, Kamis (8/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribuntembilahan.com : T. Muhammad Fadhli.

TRIBUNTEMBILAHAN.COM, TEMBILAHAN – Bambang Sukma, seorang warga Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengeluhkan dan merasa keberatan dengan sanksi denda sebesar Rp. 11 juta yang diterimanya sebagai pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Tembilahan.

Bambang yang didampingi Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Cabang Provinsi Riau secara resmi telah memasukkan surat pengaduan kepada Disperindag Inhil Cq. Penyidik pengaduan, konsen dalam hal ini beberapa tembusan untuk Ombudsman Perwakilan Riau, BPSK pekanbaru, Kamis (8/2/2018).

Direktur PAHAM Cabang Riau Heriyanto melalui anggota PAHAM Riau perwakilan Tembilahan, Yudhia Perdana Sikumbang, SH, menuturkan, sanksi tersebut merupakan tindakan yang tidak patut dan prematur.

Baca: Resmikan Mesin Pembangkit PLN Rayon Selatpanjang, Gubri 2 Kali Gagal Nyalakan Mesin

Baca: Belum juga Dapat Listrik PLN, Warga Desa Bencah Umbai Sungai Mandau Siak Patungan Beli Genset

Baca: Info Pemadaman Listrik di Pekanbaru dan Sebagian Wilayah Riau, Ini Jadwal dan Lokasinya

Menurut Yudhia, Kliennya tidak pernah melakukan tindakan apa pun seperti yang dituduhkan oleh Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), yaitu menggunakan KwH Meter tidak sesuai antara identitas pelanggan dengan kode kedudukan akibat APP dipindah tanpa ijin.

“Karena jelas Klien kami tidak pernah mengambil atau memindahkan Kwh Meter dari dan ke tempat mana pun. Ada pun tindakan menggunakan KwH Meter tersebut adalah tindakan sah sebagai akibat hukum terjadinya perikatan jual beli antara klien kami dengan pemilik pertama rumah yang saat ini ditempati klien kami," Yudhia kepada Tribun Pekanbaru di Tembilahan, Senin (12/2/2018).

Menurut Pria yang akrab disapa Yudhi ini, tindakan pembokaran KwH meter yang dilakukan Petugas P2TL patut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf c, yaitu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.

Halaman
12
Penulis: T. Muhammad Fadhli
Editor: Sesri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved