Dua Terdakwa Tipikor DTT Pelalawan Dituntut Setahun Delapan Bulan Penjara

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran sesuai dakwaan Primer

Dua Terdakwa Tipikor DTT Pelalawan Dituntut Setahun Delapan Bulan Penjara
Tribun Pekanbaru/ Ilham Yafiz
Sidang Tuntutan Tipikor DTT Pelalawan 

Laporan Wartawan Tribunpekanbaru.com, Ilham Yafiz

TRIBUNPEKANBARU.COM,PEKANBARU- Dua terdakwa dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Tidak Terduga (DTT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Kasim dan Adi Suryadi dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dugaan Tipikor DTT Pelalawan ini diungkap oleh Kejati Riau. Dalam kasus ini terdapat tiga orang terdakwa, Lahmudin, mantan Kepala Dinas DPPKAD Pemkab Pelalawan. Kemudian Andi Suryadi, Kepala Seksi (Kasi) di DPPKAD ‎di Pemkab Pelalawan dan Kasim, dari pihak swasta atau pihak ketiga dalam dugaan Tipikor ini.

Pada sidang tuntutan yang digelar pada Pe gadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (13/2/2018), kedua terdakwa, Kasim dan Ari Suryadi dituntut bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun delapan bulan, dan denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara," ujar JPU, Antoni membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim, Bambang Miyanto.

Pembacaan tuntutan kedua terdakwa dilakukan secara terpisah. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran sesuai dakwaan Primer, pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 2, " sebutnya.

Kedua terdakwa dinyatakan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Ini menjadi catatan yang memberatkan bagi kedua pesakitan. Sementara hal yang dianggap meringankan bagi terdakwa karena masih memiliki tanggungan keluarga dan bersikap sopan dalam persidangan. Atas tuntutan ini, terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.

Sementara, itu dalam kasus ini terdapat tiga orang terdakwa, Lahmudin, mantan Kepala Dinas DPPKAD Pemkab Pelalawan. Kemudian Andi Suryadi, Kepala Seksi (Kasi) di DPPKAD ‎di Pemkab Pelalawan dan Kasim, dari pihak swasta atau pihak ketiga dalam dugaan Tipikor ini.

Untuk diketahui, penggunaan anggaran DTT tidak sesuai peruntukan. Ada ratusan item dana yang dikeluarkan berdasarkan permohonan yang masuk ke PPKAD Kabupaten Pelalawan. Alokasi anggaran ini diambil dari tahun anggaran 2012 silam.

Diduga terdapat kerugian negara senilai Rp 2,4 Miliar dalam perkara ini. Dari jumlah itu, Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi telah menerima pengembalian dugaan kerugian negara sebanyak Rp 1,4 miliar. Total alokasi anggaran DTT Pelalawan pada saat itu mencapai Rp 8 Miliar.

Penulis: Ilham Yafiz
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help