Pengelolaan Sampah Tergantung Ketersediaan Anggaran, Komisi IV Akan Undang Tim Percepatan

Komisi IV DPRD Pekanbaru sudah meminta penjelasan rinci pengelolaan sampah, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Pengelolaan Sampah Tergantung Ketersediaan Anggaran, Komisi IV Akan Undang Tim Percepatan
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Meski bukan tempat pembuangan sampah sementara, namun masih ada saja warga yang memilih pinggiran Jalan Lembah Raya, Pekanbaru, Jumat (12/5/2017), untuk membuang sampah. 

Laporan wartawan Tribun Pekanbaru, Syafruddin Mirohi

TRIBUNPEKANBARU.com-PEKANBARU- Komisi IV DPRD Pekanbaru sudah meminta penjelasan rinci pengelolaan sampah, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Senin kemarin. Hasilnya, tidak ada kendala yang berarti, dari paparan tahapan DLHK.

Namun, yang perlu digarisbawahi, bahwa pengelolaan sampah yang akan ditangani pihak ketiga ini akan berhasil, tergantung ketersediaan anggaran. Apakah pihak ketiga pemenang lelang sampah yang diumumkan pada 20 Februari nanti, sanggup mengakomodir semua hal yang tidak terduga, atau Pemko sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk ini.

"Makanya, kita sepakat mengundang Tim Percepatan yang sudah ditunjuk paling lambat pekan depan. Bagaimana sistem dan pola kerja mereka. Hal ini sengaja kita wanti-wanti, agar tidak terjadi pengelolaan sampah jilid II," tegas Ketua Komisi IV Roni Amriel SH MH, Selasa (13/2/2018) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sekadar gambaran, anggaran yang disiapkan untuk pengelolaan sampah tahun 2018 ini, sebesar Rp 48,6 miliar. Artinya, Pemko harus standby-kan anggaran sebanyak itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alternatif kedua, perusahaan pemenang tender, juga harus bersiap-siap, jika nanti pembayaran termen kegiatan tersendat.

Maklum, anggaran yang ada di APBD Pekanbaru saat ini, belum bisa dipastikan berjalan mulus. Tergantung bagaimana OPD bisa menarik PAD sebanyak-banyaknya. Apalagi APBD 2018 ini, tidak fokus untuk pembayaran sampah saja. Tapi masih ada yang paling urgent yang nilainya besar, seperti anggaran RSUD Pekanbaru dan Perkantoran Tenayan, serta pembangunan lainnya.
"Ini harus diketahui perusahaan pemenang nanti. Artinya, mereka tidak melulu mengharapkan anggaran di APBD. Mereka harus punya modal untuk menalangi biaya pekerja dan sewa mobil, jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kita sendiri mengharapkan, berjalan sesuai harapan awal," terangnya.

Anggaran pengelolaan sampah diambil dari APBD Pekanbaru selama 3 tahun, atau yang dikenal dengan sistem jamak/multiyears, dengan total nilai Rp 178,7 miliar. Jumlah ini terdiri dari, untuk tahun pertama (2018) dialokasinya Rp 48,6 miliar, tahun kedua (2019) Rp 62,2 miliar, serta tahun ketiga (2020) sebesar Rp 67,2 miliar. (Saf)

Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help