Tingkatkan PAD, Bapenda Bengkalis Tanda Tangani nota Kesepahaman dengan Kejari Bengkalis

Nota kesepahaman ini terkait pendampingan aturan dan regulasi dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi

Tingkatkan PAD, Bapenda Bengkalis Tanda Tangani nota Kesepahaman dengan Kejari Bengkalis
Tribun Pekanbaru/ Muhammad Natsir
Bapenda Bengkalis Mengelar pendandatangan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis, Selasa (13/2). 

Laporan Wartawan tribunbengkalis.com Muhammad Natsir

TRIBUNBENGKALIS.COM, BENGKALIS - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkalis melaksanakan penandatanganan nota Kesepahaman atau (MoU) dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, Selasa (13/2) di Kantor Bapenda Bengkalis. Nota kesepahaman ini terkait pendampingan aturan dan regulasi dalam peningkatan pendapatan daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Plt Kepala Bapenda Bengkalis Imam Hakim. Sementara Pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis langsung dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Heru Winoto.

Imam Hakim mengatakan, mulai saat ini Pihak Bapenda terus mengerahkan kekuatan dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bengkalis. Namun objek pajak saat ini masih banyak dan belum terdata secara baik.

"Tentu saat ini perlu tindakan intensif dari Bapenda untuk mengejar objek pajak dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak," terang Imam Hakim.

Lanjut Imam Hakim, dalam melakukan tindakan ini, tentu pihak Bapenda harus bisa menerjemahkan aturan atau regulasi yang ada perlu referensi dan rujukan. Agar persepsi petugas Bapenda terhadap aturan yang ada tidak salah.

"Inilah tujuan kita menandatangani nota kesepahaman. Agar pihak Kejaksaan bisa menjadi referensi dan rujukan kami dalam menafsirkan regulasi dan aturan yang ada," kata dia.

Menurut Imam hakim, upaya peningkatan PAD dengan mengejar retribusi maupun pajak daerah tentu nantinya akan berhadapan dengan rintangan. Dimana wajib pajak akan beranggapan objek pajak yang mereka miliki bukan termasuk kewajiban untuk membayar pajak.

"Dengan pendampingan konsultasi kami dengan pihak Kejaksaan, tentu pendekatan secara persuasif dengan wajib pajak dengan menjelaskan regulasi yang ada jadi lebih baik. Karena kita sudah berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan terkait penafsiran aturan wajib pajak tersebut," tandasnya.

Sementara itu Kepala Kejari Bengkalis Heru Winoto menjelaskan, nota kesepahaman yang ditanda tangani ini, tidak hanya fokus pada pendampingan Legal Opinion saja. Tetapi juga termasuk pendampingan sengketa yang dihadapi Bapenda kedepannya.

"Pendampingan kita tentu sebagai pengacara negara, baik sengketa di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan," jelas Heru.

Selain itu, pihak Kejaksaan juga siap melakukan pendampingan jika ada hambatan dalam penarikan retribusi. "Yang jelas kita siap mendampingi Bapenda dalam upaya peningkatan PAD saat ini, apalagi bisa dilihat sumber PAD yang ada masih banyak yang belum termanfaatkan," tandasnya.(sir)

Penulis: Muhammad Natsir
Editor: Teddy Yohannes Tarigan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved