Hati-hati, Kampanye di Media Sosial yang Tak Sesuai Aturan Akan Diberi Sanksi

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau diminta agar berhati-hati dalam melakukan kampanye di media sosial.

Hati-hati, Kampanye di Media Sosial yang Tak Sesuai Aturan Akan Diberi Sanksi
depoliticanews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.COM  -- Dalam masa kampanye, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau diminta agar berhati-hati dalam melakukan kampanye di media sosial, karena ada aturan yang mengatur soal itu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan menyampaikan, ada sanksi yang telah yang akan diberlakukan jika kampanye dengan metode medsos tidak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Dijelaskan Rusidi, sanksi tersebut dimulai dari sanksi teguran, sampai tidak dibolehkan mengikuti kampanye. Hal tersebut menurutnya bisa diberlakukan tergantung kesalahan dari pasangan calon.

Dikatakannya, masing-masing pasangan calon harusnya sudah melaporkan akun sosmed yang akan digunakan. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima satupun daftar akun sosmed yang akan digunakan untuk kampanye.

"Kita berharap masyarakat ikut melaporkan jika didapati akun paslon di luar akun resmi. Kalau ada pelaporan pelanggaran, kami akan tindak. Jelas kewenangan kami ada saat memasuki masa kampanye ini," kata Rusidi, usai kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut bakal calon gubernur dan wakil gubernur Riau, Selasa (13/2).

Dijelaskannya, tindakan yang bisa dilakukan Bawaslu adalah berupa penutupan akun sosmed, kemudian teguran terhadap paslon hingga penghentian kampanye Paslon.

"Kami juga bisa meminta pihak berwenang untuk memblokir," imbuhnya.

Saat Ketua Bawaslu RI, Abham datang ke Pekanbaru beberapa hari lalu, ia juga menyampaikan bahwa Riau termasuk salah satu daerah dari 12 provinsi yang dianggap pengguna medsos yang rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2018.

"Indikasinya adalah, pelaksanaan Pilkada sebelumnya, dan juga Pileg 2014. Ini yang menjadi dasar potensi rawan dalam penggunaan media sosialnya tinggi," kata Abhan.

Dikatakannya, dalam pengawasan medsos, dirinya mengaku telah meintruksikan kepada jajaran Bawaslu untuk fokus kepada dugaan pelanggaran di Medsos. Beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah menjalin kerjasama melalui Momerandum of Understanding (MoU) dengan 10 platform media sosial (medsos).

"Kalau melanggar, kami yang akan mengeluarkan kajian. Kami minta ke FB, ada total 10 platform sepakat dan akan mendukung yang menjadi gagasan Bawaslu," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga menggandeng Kemenkominfo serta Mabes Polri dalam hal kejahatan cyber. Menurut Abhan hal itu sangat penting guna menciptakan suasana Pilkada agar tetap kondusif dan berjalan lancar."Kami tidak berdiri sendiri kalau dengan Kominfo kami kerjasama, termasuk juga dengan cybercrime Polda," tuturnya.

Adapun 12 provinsi yang dinyatakan rawan dalam penggunaan medsos di antaranya adalah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan, ada lima provinsi lain yang memiliki potensi kerawanan sedang, yaitu Papua, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Selatan. (*)

Penulis: Alex
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved