Home »

Video

Pilgub Riau 2018

Hadiri Pernikahan, Paslon Dilarang Lakukan Kampanye, Berikut Penjelasan Bawaslu

Pasangan Calon yang menghadiri undangan ormas, majelis taklim, organisasi pemuda, paguyuban dan lain-lain dalam jadwal kampanye

Hadiri Pernikahan, Paslon Dilarang Lakukan Kampanye, Berikut Penjelasan Bawaslu
TribunPekanbaru/AanRamadani
Anggota Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan saat menyampaikan materi sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisifatif, Kamis (9/6/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

TRIBUNPEKANBARU.com, PEKANBARU -- Pasangan Calon (Paslon) yang menghadiri undangan ormas, majelis taklim, organisasi pemuda, paguyuban dan lain-lain dalam jadwal kampanye, diwajibkan tetap menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Riau.

Hal ini termasuk dalam 11 poin pemetaan masalah yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu, dan sudah disepakati dengan tim paslon serta pihak KPU, untuk dalam masa kampanye ini.

Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, pihaknya juga meminta agar Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di posko partai pengusung di tiap daerah adalah APK yang dicetak oleh Paslon didaftarkan ke KPU Riau.

"Termasuk jumlah include ke jumlah maksimal alat peraga kampanye yang dapat ditambahkan Paslon sesuai dengan Pasal 28 ayat 3 PKPU No.4/2017," kata Rusidi kepada Tribun, Sabtu (17/2).

Selanjutnya, dalam kesepakatan itu meminta agar bahan kampanye berbentuk stiker hanya boleh berukuran maksimal 5 cmx10 cm. Termasuk stiker yang dipasang di kendaraan. Ke-4, posko tim kampanye yang dibuat Paslon maksimal 1 posko di setiap kelurahan atau desa. Sedangkan APK yang dipasang di posko merupakan APK yang dibuat oleh Paslon dan telah dilaporkan ke KPU.

"Kemudian, APK yang dibuat KPU maupun Paslon, pemasangan nya harus dibuat berita acara yang dihadiri tim kampanye KPU dan Bawaslu pada setiap tingkat Kabupaten Kota kecamatan kelurahan maupun desa. Dititik pemasangan APK harus di dokumentasikan," imbuhnya.

Di poin selanjutnya, Rusidi menyebutkan bahwa, APK yang diberi KPU Riau wajib diberi kode kusus atau tanda oleh KPU. Sedangkan pada poin ke-7, Paslon maupun tim tidak dibenarkan melakukan politik uang dalam bentuk apapun.

Kemudian pada aturan selanjutnya, pihaknya memperbolehkan paslon melaksanakan kegiatan buka bersama dan dilanjutkan dengan safari Ramadhan dengan catatan acara tersebut sesuai dengan jadwal kampanye dan lokasi. Kegiatan tersebut tetap harus dengan pemberitahuan tertulis kepada Polda Riau.

"Paslon boleh melaksanakan kegiatan diluar kampanye berupa menghadiri pesta pernikahan, melayat, menjenguk orang sakit dengan tidak melakukan kampanye. Selanjutnya, Pemprov, Pemkot atau Pemkab wajib mensosialisasikan peraturan Undang-undang tentang Pilgubri ke masyarakat," ulasnya.

"Bawaslu Riau, KPU Riau, Polda Riau, Kesbangpol Pemprov, satpol PP dan tim kampanye Paslon tahun 2018 harus mensosialisasikan hasil rapat koordinasi kepada pemangku kepentingan," tuturnya.

Dikatakan Ruaidi, 11 poin diatas sudah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh Paslon ataupun tim pemenangan saat pelaksanaan kampanye.

Penulis: Alex
Editor: David Tobing
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help