Pilgub Riau 2018

Pilkada Riau 2018, Berikut Isi 10 Pakta Integritas Netralitas ASN yang Diteken Sekda Kampar

Penandatanganan dilakukan pada apel ASN Pemerintah Kabupaten Kampar di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Senin (26/2/2018).

Pilkada Riau 2018, Berikut Isi 10 Pakta Integritas Netralitas ASN yang Diteken Sekda Kampar
Tribupekanbaru/nando
Sekretaris Daerah Kampar, Yusri meneken pakta integritas berisi 10 poin bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara 

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Nando

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG- Sekretaris Daerah Kampar, Yusri meneken pakta integritas berisi 10 poin bentuk netralitas Aparatur Sipil Negara.

Penandatanganan dilakukan pada apel ASN Pemerintah Kabupaten Kampar di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Senin (26/2/2018).

Yusri mewakili ASN se-Kampar meneken sikap kolektif tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Riau, Rusidi Rusdan didampingi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kampar, Marhaliman hadir menyaksikan penandatangan tersebut.

Berikut 10 poin fakta integritas netralitas ASN Pemkab Kampar :
1.‎ ASN akan menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Riau Tahun 2018
2. ASN tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dengan ikut sebagai juru kampanye, menyediakan sarana fasilitas serta sarana dan prasarana dan terlibat dalam kepanitiaan atau membantu kepanitiaan pada kegiatan Kampanye.
3. Tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dalam kampanye
4. Tidak membuat keputusan atau tindakan dalam bentuk apapun langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur‎
5. Tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan ataupun pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Pemkab Kampar, anggota keluarga dan masyarakat.
6. Tidak akan berfoto bersama dengan calon Kepala Daerah dengan unsur kesengajaan yang bermaksud untuk keberpihakan
7. Tidak akan menjadi pembicara pada pertemuan
8. Tidak akan mengunggah, memberi "like", mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar dan visi misi kandidat melalui media online maupun media sosial.
9. Tidak akan memasang spanduk promosi pasangan calon
10. Bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap fakta integritas. (*)

Penulis: nando
Editor: Afrizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help